Perempuan karir itu yakin yang dia lakukan selaras dengan kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia. "Saya kalau dicopot sebagai menteri juga tidak apa-apa," kata dia, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, selama ini yang dilakukan telah sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah yang ingin menonjolkan aspek kemaritiman di Tanah Air.

Untuk itu, ia juga menegaskan, berbagai aturan yang dikeluarkan, di antaranya moratorium izin penangkapan ikan dan larangan transshipment (alih muatan di tengah laut), untuk merawat laut Indonesia agar tetap lestari.

Dia juga tidak mempermasalahkan bila berbagai kebijakan yang dia dorong membuat dia tidak populer atau mendapat banyak kritik. Dia mengevaluasi izin penangkapan ribuan kapal ikan asing.

Selain itu, KKP bekerja sama dengan TNI AL dan Kepolisian Indonesia juga menangkap kapal ikan yang diduga mencuri ikan.

Sebelumnya, dia mengklaim telah terjadi perubahan sangat drastis setelah pemberlakuan kebijakan moratorium izin penangkapan ikan serta penenggelaman kapal pencuri ikan.

"Perubahannya sangat drastis, sangat besar," kata dia, dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari I, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (14/1).

Menurut dia, pencitraan satelit dari yang dipantau KKP sangat jauh berbeda bila dibandingkan pada saat ini dengan awal pelaksanaan implementasi moratorium dan sebelum penenggalaman kapal.

Ia mencontohkan jumlah VMS (Vessel Monitoring System) yang dipasang di kapal penangkap ikan yang beroperasi di kawasan perairan Indonesia, dulu yang aktif sekitar 900-an, sekarang turun menjadi hanya 130.