"Seluruh masyarakat Papua menolak pembangunan smelter Freeport di Gresik Jawa Timur sementara bahan mentahnya dari Papua," kata Enembe, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam.

Beberapa hari lalu, pemerintah dan PT Freeport Indonesia serta induknya, PT Freeport-McMoran, sepakat membahas perpanjangan operasionalisasi perusahaan tambang Amerika Serikat itu hingga enam bulan ke depan.

Ia menyatakan Papua tidak akan maju jika hanya dikeruk sumber daya alamnya tanpa ada pengolahan di lokasi yang sama.

"Kapan Papua akan maju, kami dan para bupati sepakat agar smelter dibangun di Papua, kalau tidak sekalian saja Freeport keluar dari Papua," katanya.

Enembe menyebutkan, tersedia lahan yang luas untuk pembangunan smelter di daerah itu termasuk potensi air terjun yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik hingga ratusan MegaWatt.

"Kalau Freeport tidak mau membangun smelter maka kami akan membangun sendiri dan nanti investor dari mana pun harus menggunakan smelter milik Provinsi Papua," katanya.

Enembe menyebutkan, selain membahas masalah penolakan Freeport membangun smelter di Jawa Timur, pertemuan dengan Presiden Joko Widodo itu juga membahas mengenai RUU Otonomi Khusus Papua.

"Ada dua hal yang dibahas termasuk RUU Otonomi Khusus Papua ini," katanya.

Ia menyebutkan dokumen resmi terkait RUU itu sudah ada di DPR dan DPD.

"Kami sampaikan kepada Presiden agar menempuh jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah di Papua. Presiden sudah ke Papua dan berdialog, kami berharap masalah Papua diselesaikan dengan baik," kata Enembe.