"Yang ingin ditekankan dalam Musrenbang ini, yakni Jakarta sebagai daerah otonomi pasti punya pembiayaan sendiri. Kesepakatan dengan DPRD juga harus ada. Jadi, kalau ada perubahan anggaran bisa dibicarakan. Yang penting, fungsi pengawasan jalan terus," katanya saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Selasa.

Menurut dia, Musrenbang diselenggarakan untuk merencanakan mekanisme penyusunan perencanaan anggaran untuk 2016 mendatang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi dari anggaran tahun 2014 dan 2015.

Di sisi lain, dia juga menginginkan agar perselisihan antara Pemprov dengan DPRD DKI Jakarta dalam penyusunan anggaran 2015 tidak terulang kembali, sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar.

"Pemprov dengan DPRD DKI harus selalu bersinergi. Apabila hubungan keduanya renggang, maka pembangunan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta juga akan ikut terhambat," ujar Tjahjo.

Lebih lanjut, dia mengharapkan agar pelaksanaan Musrenbang dipersiapkan secara rinci dan menyeluruh. Sehingga, ketika tiba waktunya dibahas dalam Musrenbang tingkat nasional, pembangunan di Jakarta bisa lebih ditingkatkan.

"Permasalahan utama yang harus menjadi fokus pembahasan dalam Musrenbang ini, yaitu banjir, kemacetan serta rencana pembangunan infrastruktur sebagai solusi masalah-masalah tersebut," ungkap Tjahjo.