Menurut pengamat penerbangan Arista Atmadjati, merujuk pada peraturan menteri perhubungan no.77 tahun 2011 dan peraturan menteri perhubungan no.89 tahun 2015 di mana maskapai hanya perlu mengembalikan tiket dengan harga full atau re-scheduling saat terjadi Force Majeure.

Force Majeure yang dimaksud termasuk bencana alam, huru-hara, kebakaran, di mana menurut Arista, kejadian-kejadian tersebut juga tidak dapat dilindungi oleh asuransi.

"Penumpang jangan terlalu banyak meminta haknya, karena maskapai juga mengalami kerugian," kata dia saat dihubungi ANTARA News, Sabtu.

"Minta makanan atau diinapkan di hotel, sebenarnya bukan kewajiban maskapai penerbangan, jika salah satu maskapai ada yang melakukan itu berarti bagian dari service maskapai," sambung dia.

Arista menyayangkan masih banyak penumpang yang belum mengetahui perihal tersebut. Oleh karena itu, dia berharap para agen travel dapat membantu mensosialisasikan hal tersebut.

"Jika banyak yang menuntut berarti memang kurang sosialisasi. Travel agent jangan hanya menjual tiket, di situasi seperti ini juga harus diterangkan kalau bandara ditutup maskapi tidak bisa memberikan kompensasi karena Force Majeure," ujar dia.

Arista menambahkan akan lebih baik lagi jika para maskapai bekerja sama dengan moda-moda transportasi lainnya seperti kereta api dan bus.

"Kalau kota asal dan tujuan sama-sama di pulau jawa, masih bisa kerja sama dengan KAI atau DAMRI misalnya, dapat menjadi alternatif transportasi," kata Arista.

Lebih dari itu, saat bandara sedang dibuka, Arista menyarankan agar maskapai penerbangan dapat menurunkan armada "sapu jagat"-nya.

"Saat bandara clear, pesawat berbadan besar harus diturunkan. Boeing 737 seri 800 berkapasitas 150 dapat diupgrade menjadi 747 400 dengan kapasitas 400, tapi tidak semua maskapai memilikinya, hanya Garuda dan Lion Air saja," ujar dia.