"Pada semester dua ini kami masih fokus di usaha mikro karena sektor ini yang terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi," kata Ketua Perbarindo Komisariat Semarang Teguh Sumaryono di Semarang, Kamis.

Untuk usaha mikro yang banyak terdapat di Kota Semarang dan sekitarnya yaitu perdagangan dan jasa, salah satu di antaranya jual beli kendaraan roda dua maupun roda empat.

Menurutnya, sebagai dampak dari lesunya kondisi ekonomi, pada semester satu lalu BPR yang berada di Keresidenan Semarang mengalami pertumbuhan negatif. Bahkan non performing loan (NPL) atau kredit macet lebih dari 5 persen.

Sebagai upaya memperbaiki pertumbuhan tersebut, pihaknya berupaya untuk memperbaiki sumber daya manusia di BPR sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah.

Salah satunya adalah menghindari kegiatan yang berujung pada pelaporan di tingkat kepolisian. Menurutnya, tindakan yang rawan pelaporan terhadap polisi adalah saat kasus kredit bermasalah.

"Seperti yang beberapa waktu lalu pernah terjadi salah satu 'debt collector' ditahan polisi karena mengambil paksa beberapa barang milik nasabah dalam kasus kredit bermasalah, tetapi ini bukan dari BPR. Oleh karena itu, kami berharap jangan sampai kejadian demikian terjadi di BPR," katanya.

Pada upaya tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Menkumham dengan mendatangkan pihak kantor lelang dan kepolisian untuk memberikan penjelasan mengenai tindakan yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam menangani kredit bermasalah.

"Jangan sampai ketika menangani kredit bermasalah kita salah langkah, karena ini dapat memengaruhi citra BPR di mata masyarakat," katanya.

Meski demikian, pihaknya optimistis dengan pertumbuhan BPR di masa datang mengingat pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dampak positif terhadap kinerja BPR.

"Dalam hal ini kinerja BPR menjadi lebih profesional, ini merupakan hasil dari upaya pelatihan dan sosialisasi yang terus dilakukan oleh OJK," katanya.