"Presiden menyampaikan bahwa bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih berlangsung saat ini dan kualitas udara di Sumatera dan Kalimantan masih berbahaya," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Jumat.

Isi instruksi presiden, kata Sutopo antara lain meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tidak lagi memberikan izin di lahan gambut dan segera dilakukan revitalisasi.

Sementara bagi lahan yang sudah dibuka agar segera lakukan review.

"Selain itu, presiden menginstruksikan, ekosistem gambut yang belum dibuka jangan ada lagi yang dibuka juga tata kembali ekosistem gambut," katanya.

Untuk penanganan jangka pendek, lanjut Sutopo, presiden meminta para menteri untuk terjun langsung ke lapangan.

"Proses evakuasi yang sudah disiapkan juga diminta agar segera dilaksanakan. Evakuasi tidak perlu ke luar kota atau daerah tapi bisa di daerah tersebut. Evakuasi dapat dilakukan di kantor bupati/walikota atau kantor Pemda untuk melayani bayi, anak-anak dan kelompok rentan," katanya.

Presiden, tambah dia, juga meminta untuk disiapkan ruangan dengan pembersih udara dan asap, pencegah masuknya asap ke ruangan dan layanan kesehatan masyarakat.

Jika dievakuasi keluar kota atau daerah akan sulit karena masyarakat masih harus bekerja.

Presiden, kata dia, juga meminta Menteri Kesehatan agar memobilisasi sarana dan prasarana dengan melibatkan swasta dan masyarakat.

Menteri Pendidikan juga diminta menangani anak-anak sekolah mengingat sudah lama anak-anak sekolah libur karena asap khususnya terkait UN agar dapat berjalan baik dan para siswa, guru serta orang tua bisa tenang menghadapi ujian.

"Presiden mendukung semua gerakan masyarakat untuk mengatasi masalah asap dan meminta TNI, Polri, semua kementerian serta lembaga serta seluruh pihak terkait bersama-sama menangani kebakaran hutan dan lahan," katanya.

Editor: Unggul Tri Ratomo