"Penerapan e-government itu mengurangi peluang korupsi, sebab orang tidak lagi harus berhadap-hadapan langsung sehingga peluang untuk penyelewengan terkikis," kata Yuddy di sela-sela peluncuran Otorisasi Sertifikasi Digital dan Peralatan Sandi Karya Mandiri dari Lembaga Sandi Negara di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu guna mendukung berlangsungnya penerapan e-government dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul serta dukungan teknologi informasi yang mutakhir.

Di sisi lain, pemerintah juga saat ini memiliki nota kesepahaman kerja sama mengenai e-governement dengan Korea Selatan dan Singapura.

"Korsel itu negara yang paling unggul dalam penerapan e-government, kemudian Singapura di urutan kedua. Wajar kalau kita belajar pada negara yang lebih dulu dan lebih sukses menerapkan e-government," kata Yuddy.

Menpan-RB menuturkan skema e-government yang harus dicapai Indonesia adalah sebuah laman instansi pemerintah yang bukan sekadar menyediakan informasi kepada publik, melainkan juga memberi kesempatan kanal-kanal interaksi maupun sebagai aplikasi memasukkan data-data bagi masyarakat untuk kebutuhan layanan publik.

Lebih lanjut lagi, Kemenpan-RB berupaya merintis penyetaraan dan keterhubungan skema e-government baik secara nasional di antara kementerian dan lembaga maupun antar pemerintah daerah.



"Diharapkan pada 2019 nanti setidaknya di tingkat nasional telah terwujud keterhubungan antar kementerian dan lembaga sekira 75 persen dan di tingkat antar pemerintah daerah di skala 50 persen," pungkasnya.