Presiden Bahas SDGs Bersama Organisasi Sosial Sipil
Jumat, 18 Desember 2015 7:30 WIB
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Sejumlah organisasi sosial sipil yang hadir antara lain International NGO Forum Indonesia on Development (Infid), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Koalisi Perempuan Indonesia, Perkumpulan Prakarsa dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI).
Direktur Eksekutif Infid Sugeng Bahagijo mengatakan dirinya menyampaikan hal-hal mendesak yang harus dilakukan agar SDGS berhasil.
"Harus ada dasar hukum, harus dibentuk panitia pelaksana, segera dibentuk rancangan aksi prioritas SDGS selama 15 tahun," katanya.
Ia menyebutkan setiap negara yang menandatangani kesepakatan itu akan diminta laporan apa yang sudah dilaksanakan.
Direktur Eksekutif Walhi Albert Nego Tarigan mengatakan saat ini ada banyak masalah seperti dampak reklamasi dan kebakaran hutan dan lahan.
"Pengalaman sebelumnya, pemerintah meratifikasi berbagai persetujuan tapi tidak sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah," katanya.
Sementara itu Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari mengatakan 104 hal dalam SDGs adalah menyangkut kesetaraan gender.
"Juga masalah perkawinan anak yang harus dihentikan oleh negara," katanya.
Sementara Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, AH Maftuchan mengatakan Indonesia perlu meningkatkan belanja sosial sehingga persoalan sosial bisa diatasai.
"Infrastruktur dasar harus diperhatikan, jembatan, sekolah puskesmas dengan pendukungnya," katanya.
Ketua Bidang Perempuan dan Kelompok Marjinal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Yekti Hesti Murti menyebutkan berdasar catatan organisasi itu tahun 2015 ada hal yang memprihatinkan yaitu ada 39 kasus yang perlu dapat perhatian terkait profesi jurnalis.
"Di awal reformasi peringkat kita sempat bagus tapi saat ini di 138 dari 180 negara, ada delapan kasus pembunuhan wartawan yang belum tertangani dengan baik," katanya.
Sustainable Development Goals atau SDGs adalah seperangkat program dan target yang ditujukan untuk pembangunan global di masa mendatang.
SDGs menggantikan program MDGs (Millennium Development Goals), sebuah program yang memiliki maksud dan tujuan yang sama yang alan kadaluarsa pada akhir tahhun 2015 ini.
SDGs dibahas secara formal pada United Nations Conference on Sustainable Development yang dilangsungkan di Rio De Janiero, Juni 2012 (Rio+20).
Proposal SDGs yang telah diusulkan mengandung 17 tujuan dengan 169 target yang melingkupi hal-hal terkait isu pembangunan berkelanjutan atau sustainable development.
Isu-isu ini berupa penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kota yang berkelanjutan, perang melawan perubahan iklim, dan perlindungan laut dan kemaritiman.
Direktur Eksekutif Infid Sugeng Bahagijo mengatakan dirinya menyampaikan hal-hal mendesak yang harus dilakukan agar SDGS berhasil.
"Harus ada dasar hukum, harus dibentuk panitia pelaksana, segera dibentuk rancangan aksi prioritas SDGS selama 15 tahun," katanya.
Ia menyebutkan setiap negara yang menandatangani kesepakatan itu akan diminta laporan apa yang sudah dilaksanakan.
Direktur Eksekutif Walhi Albert Nego Tarigan mengatakan saat ini ada banyak masalah seperti dampak reklamasi dan kebakaran hutan dan lahan.
"Pengalaman sebelumnya, pemerintah meratifikasi berbagai persetujuan tapi tidak sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah," katanya.
Sementara itu Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari mengatakan 104 hal dalam SDGs adalah menyangkut kesetaraan gender.
"Juga masalah perkawinan anak yang harus dihentikan oleh negara," katanya.
Sementara Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, AH Maftuchan mengatakan Indonesia perlu meningkatkan belanja sosial sehingga persoalan sosial bisa diatasai.
"Infrastruktur dasar harus diperhatikan, jembatan, sekolah puskesmas dengan pendukungnya," katanya.
Ketua Bidang Perempuan dan Kelompok Marjinal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Yekti Hesti Murti menyebutkan berdasar catatan organisasi itu tahun 2015 ada hal yang memprihatinkan yaitu ada 39 kasus yang perlu dapat perhatian terkait profesi jurnalis.
"Di awal reformasi peringkat kita sempat bagus tapi saat ini di 138 dari 180 negara, ada delapan kasus pembunuhan wartawan yang belum tertangani dengan baik," katanya.
Sustainable Development Goals atau SDGs adalah seperangkat program dan target yang ditujukan untuk pembangunan global di masa mendatang.
SDGs menggantikan program MDGs (Millennium Development Goals), sebuah program yang memiliki maksud dan tujuan yang sama yang alan kadaluarsa pada akhir tahhun 2015 ini.
SDGs dibahas secara formal pada United Nations Conference on Sustainable Development yang dilangsungkan di Rio De Janiero, Juni 2012 (Rio+20).
Proposal SDGs yang telah diusulkan mengandung 17 tujuan dengan 169 target yang melingkupi hal-hal terkait isu pembangunan berkelanjutan atau sustainable development.
Isu-isu ini berupa penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kota yang berkelanjutan, perang melawan perubahan iklim, dan perlindungan laut dan kemaritiman.
Pewarta : Antaranews
Editor : Antarajateng
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Ketum PPM bersama Wamendes bahas pemberdayaan anggota Veteran RI di daerah
15 December 2024 12:13 WIB
Menag RI-Menhaj Saudi bertemu di Masjidil Haram, bahas haji dan pemberdayaan umat
25 November 2024 9:22 WIB
Bertolak ke Saudi, Menag penuhi undangan Menteri Tawfiq dan bahas operasional haji 1446 H
23 November 2024 16:23 WIB
Terpopuler - Umum
Lihat Juga
Kak Seto Minta Dinsos Awasi Panti agar tidak Terjadi Tindak Kekerasan
31 January 2017 15:39 WIB, 2017
Ketinggian Air Bengawan Solo di Lamongan Siaga I , Daerah Hilir diminta Waspada
31 January 2017 11:31 WIB, 2017
Khofifah Bangga Lahir dari "Rahim" NU Dibesarkan dalam Tradisi Organisasi Islam
31 January 2017 11:22 WIB, 2017
Menlu: 24 Jenazah Korban Kapal sudah Ditemukan, Delapan Siap Dipulangkan
27 January 2017 18:48 WIB, 2017
Menlu Pastikan Endah Cakrawati menjadi Korban Pesawat Jatuh di Australia
27 January 2017 17:38 WIB, 2017