"Tahun 2014 ada moratorium gedung kecuali untuk kepentingan pendidikan dan keperluan mendesak bagi kepentingan negara," kata Pramono di sela-sela pencanangan dan sosialisasi pembangunan zona integritas Sekretariat Kabinet RI di gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan dalam rapat kabinet sebulan lalu, Kepala Negara juga menegaskan kembali soal moratorium pembangunan gedung.

Sekretaris Kabinet mengatakan hal itu menanggapi rencana pembangunan perpustakaan di kompleks gedung DPR RI pada 2016 senilai Rp570 miliar yang akan menjadi perpustakaan terbesar di Asia Tenggara.

Pramono mengaku belum menerima arahan dari Presiden soal rancangan pembangunan perpustakaan itu.

"Yang jelas moratorium itu mulai Desember 2014. Moratorium masih berlangsung sampai saat ini," katanya menegaskan.

Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin akan memperjuangkan pembangunan perpustakaan DPR yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Parlemen adalah sebuah lembaga yang menjadi simbol negara. Perpustakaan itu untuk parlemen dan seluruh rakyat Indonesia yang berkunjung. Kualitas parlemen Indonesia dan rakyat Indonesia dapat dilihat dari situ. Belajarlah ke negara-negara yang sudah maju. Dulu Amerika Serikat membuat perpustakaan terbesar di dunia pada saat ekonominya belum bagus. Kita sekarang sudah bagus tapi belum mempunyai perpustakaan yang memadai," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin di Jakarta, Minggu (27/3).

Ade mengatakan perpustakaan ini rencananya menjadi rumah bagi 600 ribu buku dan terbuka untuk umum.

Menurut dia, ide membuat perpustakaan itu disampaikan oleh para cendekiawan yang datang menemuinya di DPR beberapa waktu lalu. Karena usul tersebut dinilai baik, maka DPR akan memperjuangkannya.

Namun, Fraksi Nasdem di DPR meminta pembangunan perpustakaan DPR ditunda karena kondisi keuangan negara belum memadai, kata Wakil Ketua F-Nasdem Johnny G Plate.

"Saat ini mengingat kondisi keuangan negara yang belum memadai terdapatnya pontensi short fall penerimaan negara sekitar Rp290 triliun maka sebaiknya pembangunan perpustakaan ditunda," katanya di Jakarta, Senin (28/3).

Dia mengatakan dana yang ada sebaiknya digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Dia menilai saat ini kompleks DPR lebih membutuhkan jaringan internet dan wifi yang lebih kuat agar anggota bisa mengakses data secara lebih cepat dan lebih mudah.

Sebelumnya anggaran perpustakaan ini akan termasuk di dalam anggaran proyek DPR di APBN 2016 senilai Rp570 miliar. Perpustakaan itu nantinya bertempat di gedung baru ruang kerja anggota.