Reklamasi Pantai Jakarta, Ahok Curiga Pengembang "Main" dengan DPRD DKI
Minggu, 3 April 2016 7:48 WIB
Ilustasi mega proyek reklamasi Teluk Jakarta. Mega proyek ini digagas pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akan ada 17 pulau buatan yang dibangun dan beberapa perusahaan besar nasional serta BUMN telah mengantongi ijin pembangunan. (hmip.fisip.ui.ac.id)
Ahok menilai ada upaya dari pihak pengembang untuk menurunkan bahkan menghilangkan 15 persen hasil penjualan yang harus disetorkan kepada pemerintah DKI.
"Sebelum diciduk saya sudah curiga, pasti ada sesuatu nih," kata Ahok di rumah susun sederhana sewa Marunda, Jakarta Utara, Sabtu.
Pada sisi lain, mega proyek reklamasi Teluk Jakarta bernilai puluhan triliun rupiah itu juga banyak menuai kontroversi, di antaranya dari sisi lingkungan hidup dan ekonomi kerakyatan.
"Pasti ada sesuatu, nyolong 15 persen, tapi saya enggak tahu bener apa enggak," tambah Ahok.
Ahok membeberkan, jumlah 15 persen yang disetorkan itu dianggap terlalu besar bagi pengembang. Bahkan nilainya mencapai Rp2triliun untuk setiap pulau yang jadi dibangun.
"Kelihatannya kawan-kawan itu (pengembang) kurang senang soal 15 persen ini, mereka beberapa kali bilang dengan Bappeda DKI, kenapa enggak hitung lima persen saja," lanjut Ahok.
"Satu pulau itu harus membayar Rp1 sampai Rp2 trilyun sambil bertahap. Artinya kita punya uang yang banyak untuk bangun rusun dan rumah pompa," kata dia.
Ahok pun meyakinkan pemerintah DKI akan mempertahankan syarat 15 persen dari NJOP reklamasi karena jumlah uang yang didapat sangat berguna untuk membangun Jakarta.
Presiden direktur pengembang besar nasional, AW, ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai reklamasi Teluk Jakarta yang juga melibatkan MS.
"Sebelum diciduk saya sudah curiga, pasti ada sesuatu nih," kata Ahok di rumah susun sederhana sewa Marunda, Jakarta Utara, Sabtu.
Pada sisi lain, mega proyek reklamasi Teluk Jakarta bernilai puluhan triliun rupiah itu juga banyak menuai kontroversi, di antaranya dari sisi lingkungan hidup dan ekonomi kerakyatan.
"Pasti ada sesuatu, nyolong 15 persen, tapi saya enggak tahu bener apa enggak," tambah Ahok.
Ahok membeberkan, jumlah 15 persen yang disetorkan itu dianggap terlalu besar bagi pengembang. Bahkan nilainya mencapai Rp2triliun untuk setiap pulau yang jadi dibangun.
"Kelihatannya kawan-kawan itu (pengembang) kurang senang soal 15 persen ini, mereka beberapa kali bilang dengan Bappeda DKI, kenapa enggak hitung lima persen saja," lanjut Ahok.
"Satu pulau itu harus membayar Rp1 sampai Rp2 trilyun sambil bertahap. Artinya kita punya uang yang banyak untuk bangun rusun dan rumah pompa," kata dia.
Ahok pun meyakinkan pemerintah DKI akan mempertahankan syarat 15 persen dari NJOP reklamasi karena jumlah uang yang didapat sangat berguna untuk membangun Jakarta.
Presiden direktur pengembang besar nasional, AW, ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai reklamasi Teluk Jakarta yang juga melibatkan MS.
Pewarta : Antaranews
Editor : Mugiyanto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Tiga remaja tenggelam di Pantai Wagir Indah Cilacap belum ditemukan Basarnas
02 October 2024 12:16 WIB
"Relpi Tour de Panti dan Pantai" inisiatif kreatif Relawan Kilang Pertamina Cilacap dalam berbagi
20 September 2024 16:17 WIB
Terpopuler - Umum
Lihat Juga
Kak Seto Minta Dinsos Awasi Panti agar tidak Terjadi Tindak Kekerasan
31 January 2017 15:39 WIB, 2017
Ketinggian Air Bengawan Solo di Lamongan Siaga I , Daerah Hilir diminta Waspada
31 January 2017 11:31 WIB, 2017
Khofifah Bangga Lahir dari "Rahim" NU Dibesarkan dalam Tradisi Organisasi Islam
31 January 2017 11:22 WIB, 2017
Menlu: 24 Jenazah Korban Kapal sudah Ditemukan, Delapan Siap Dipulangkan
27 January 2017 18:48 WIB, 2017
Menlu Pastikan Endah Cakrawati menjadi Korban Pesawat Jatuh di Australia
27 January 2017 17:38 WIB, 2017