"Tingkat kemiskinan di Kota Semarang masih 20,56 persen, namun itu mencakup warga rawan miskin sekitar lima persen," kata Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di Semarang, Rabu.

Hal itu diungkapkan Ita, sapaan akrab Hevearita usai "Sosialisasi dan Pembekalan Kegiatan Distribusi Kartu Identitas Miskin (KIM)" yang berlangsung di Gedung Moch Ichsan Kompleks Balai Kota Semarang.

Masih tingginya angka kemiskinan, diakuinya, merupakan salah satu pekerjaan rumah (PR) bagi Pemkot Semarang yang harus segera dituntaskan, setidaknya dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang, ia mengatakan tingkat kemiskinan paling besar terdapat di dua kecamatan, yakni Semarang Utara dan Semarang Barat yang penduduknya relatif banyak.

"Makanya, kami fokus bagaimana menurunkan kemiskinan ini. Sekarang ini, penanganan kemiskinan diatur satu pintu dengan saya sebagai ketua tim atau koordinator penanggulangan kemiskinan," katanya.

Menurut dia, pengaturan satu pintu untuk menanggulangi kemiskinan merupakan terobosan agar tidak terjadi "overlapping" antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kecamatan, dan kelurahan.

Jadi, kata dia, sekarang ini antarSKPD terkait, kecamatan, dan kelurahan benar-benar dalam satu koordinasi dalam menanggulangi kemiskinan sehingga program-program yang dilakukan lebih maksimal.

"Banyak program pemberdayaan yang akan dilakukan, misalnya untuk kaum perempuan dengan pelatihan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan penanganan terhadap warga miskin yang lanjut usia," katanya.

Dipastikan, kata dia, warga lanjut usia yang benar-benar miskin di masing-masing wilayah dicukupi kebutuhan sandang dan pangannya yang menjadi tanggung jawab bersama kelurahan, kecamatan, dan SKPD.

"Berbagai program dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan, di samping dengan pembagian KIM ini. Target kami, sebagaimana target pemerintah provinsi, kemiskinan berkurang 2 persen/tahun," katanya.