Mendikbud Minta Sekolah Segera Unggah Nilai USBN
Kamis, 30 Maret 2017 8:37 WIB
Mendikbud, Muhadjir Effendy (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)
Jakarta, ANTARA JATENG - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)
Muhadjir Effendy meminta sekolah segera mengunggah nilai Ujian Sekolah
Berstandar Nasional (USBN) ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
"Maksimal dua minggu setelah USBN selesai nilainya segera diunggah," ujar Muhadjir dalam acara rapat koordinasi nasional Kemdikbud, di Jakarta, Rabu malam.
Tujuannya adalah agar nilai tersebut tidak bisa diubah ataupun di"mark-up". Sehingga nilai yang ada merupakan nilai yang murni atau jujur.
"Tugas saya sebenarnya adalah bagaimana menjadikan sekolah dan guru penuh dengan kejujuran dan bersih dari praktik kecurangan," katanya.
Jika sekolah sudah mempunyai semangat jauh dari kecurangan, maka akan melahirkan generasi yang lebih baik dan jauh dari sifat curang.
Dia juga meminta pemerintah daerah ataupun sekolah menyampaikan nilai dengan sejujurnya. Menurut Muhadjir, pemerintah saat ini tidak akan marah jika menyampaikan data dengan sebenarnya.
"Kalau data yang disampaikan benar, maka akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat," lanjut dia.
Ia memberi contoh ketika dirinya baru menjabat sebagai Mendikbud, ditanya oleh Presiden Jokowi mengenai penyerapan Kartu Indonesia Pintar atau KIP.
Dengan jujur, Muhadjir menjawab bahwa penyerapan KIP baru 70 persen.
"Saat itu, Presiden Jokowi hanya menjawab bahwa dia sudah mengira hal tersebut dan meminta saya bekerja maksimal," katanya.
Untuk itu, dia juga meminta agar sekolah memberikan data yang benar mengenai nilai USBN, tanpa perlu adanya upaya untuk menaikkan nilai.
Dia mengakui selama ini memang terjadi kecurigaan terhadap nilai-nilai yang diberikan sekolah kepada siswa.
"Melalui sistem ini, kami berharap jika perusahaan ingin mendapatkan nilai yang sebenarnya bisa melalui Dapodik," cetus dia.
"Maksimal dua minggu setelah USBN selesai nilainya segera diunggah," ujar Muhadjir dalam acara rapat koordinasi nasional Kemdikbud, di Jakarta, Rabu malam.
Tujuannya adalah agar nilai tersebut tidak bisa diubah ataupun di"mark-up". Sehingga nilai yang ada merupakan nilai yang murni atau jujur.
"Tugas saya sebenarnya adalah bagaimana menjadikan sekolah dan guru penuh dengan kejujuran dan bersih dari praktik kecurangan," katanya.
Jika sekolah sudah mempunyai semangat jauh dari kecurangan, maka akan melahirkan generasi yang lebih baik dan jauh dari sifat curang.
Dia juga meminta pemerintah daerah ataupun sekolah menyampaikan nilai dengan sejujurnya. Menurut Muhadjir, pemerintah saat ini tidak akan marah jika menyampaikan data dengan sebenarnya.
"Kalau data yang disampaikan benar, maka akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat," lanjut dia.
Ia memberi contoh ketika dirinya baru menjabat sebagai Mendikbud, ditanya oleh Presiden Jokowi mengenai penyerapan Kartu Indonesia Pintar atau KIP.
Dengan jujur, Muhadjir menjawab bahwa penyerapan KIP baru 70 persen.
"Saat itu, Presiden Jokowi hanya menjawab bahwa dia sudah mengira hal tersebut dan meminta saya bekerja maksimal," katanya.
Untuk itu, dia juga meminta agar sekolah memberikan data yang benar mengenai nilai USBN, tanpa perlu adanya upaya untuk menaikkan nilai.
Dia mengakui selama ini memang terjadi kecurigaan terhadap nilai-nilai yang diberikan sekolah kepada siswa.
"Melalui sistem ini, kami berharap jika perusahaan ingin mendapatkan nilai yang sebenarnya bisa melalui Dapodik," cetus dia.
Pewarta : Indriani
Editor :
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Habibie Democracy Forum 2024, wadah strategis bahas masa depan demokrasi Indonesia
13 November 2024 15:34 WIB
SMOM Kilang Cilacap ajak Perwira Pertamina tak lelah teladani-warisi nilai pahlawan
10 November 2024 13:55 WIB