Jepara Bakal Miliki "Marine Science Techno Park"
Selasa, 20 Juni 2017 22:07 WIB
Ilustrasi - Seorang nelayan berjalan melintasi tumpukan ikan hasil tangkapan di laut Jepara yang dilelang di TPI Ujungbatu, Kabupaten Jepara, Selasa (20/6). Selain hasil tangkapan yang menurun, harga jual ikan saat ini juga mengalami penurunan. (Fot
Jepara, ANTARA JATENG - Kabupaten Jepara Jawa Tengah, bakal memiliki Marine Science Techno Park (MSTP) sebagai pusat penerapan teknologi yang mendorong perekonomian masyarakat, kata Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Enny Sudarmonowati.
"Sebelumnya, memang sudah ada empat MSTP, namun karena belum mampu memenuhi persyaratan dalam hal menghasilkan usaha kecil menengah, akhirnya statusnya diturunkan," ujarnya di Jepara, Selasa.
Ia mengatakan, keempat MSTP tersebut, tersebar di perairan Danau Toba, Ambon, serta Lombok.
Untuk merealisasikan pembentukan kawasan pusat penelitian kemaritiman di Jepara, kata dia, perlu dikerjakan secara gotong-royong dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.
Nantinya, lanjut dia, akan ada penataan ruang serta zonasi dengan terlebih dahulu menelusuri potensi daerahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Daryatmo Mardiyanto menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan MSTP bekerja sama dengan universitas setempat.
Apalagi, lanjut dia, sudah tersedia lahan seluas 52 hektare.
Menurut dia, sudah saatnya kelautan mendapatkan perhatian lebih, karena selama ini fokus pemerintah hanya di daratan.
Padahal, kata politisi dari PDI Perjuangan itu, potensi lautan cukup besar dan belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga mengundang pihak asing untuk melakukan pencurian ikan di kawasan laut Indonesia.
"Kami juga akan mendorong kesediaan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam bidang riset dan teknologi agar negara ini semakin maju," ujarnya.
Ia mencatat, anggaran untuk LIPI saat ini hanya Rp1 triliun atau belum sampai pada angka satu persen dari total anggaran yang dimiliki pemerintah.
"Minimal, anggaran yang diterima sebesar 2 persen," ujarnya.
Dalam rangka mendorong perkembangan riset dan teknologi di Tanah Air, kata dia, perlunya program tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsibility/CSR) dari perusahaan di Tanah Air diarahkan untuk mendukung kegiatan riset dan teknologi.
Pasalnya, kata dia, program CSR selama ini cenderung digunakan untuk kegiatan yang bersifat sarana dan prasarana fisik.
"Kalaupun ada kantong-kantong teknologi di beberapa wilayah, masih bersifat sporadis," ujarnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jepara Wasiyanto menyambut positif rencana pembangunan MSTP tersebut, karena hasilnya nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jepara.
Terlebih lagi, lanjut dia, potensi laut di Jepara cukup besar untuk dibudidayakan.
"Nantinya, tentu berpeluang untuk dilakukan alih teknologi," ujarnya.
Ia optimistis, Kabupaten Jepara akan berkembang lebih baik di bidang kelautan, karena bakal menjadi kawasan pusat penelitian ilmu kelautan.
"Saat ini, di Jepara terdapat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Diponegoro serta Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara. Jika ditambah MSTP tentu akan semakin lengkap," ujarnya.
"Sebelumnya, memang sudah ada empat MSTP, namun karena belum mampu memenuhi persyaratan dalam hal menghasilkan usaha kecil menengah, akhirnya statusnya diturunkan," ujarnya di Jepara, Selasa.
Ia mengatakan, keempat MSTP tersebut, tersebar di perairan Danau Toba, Ambon, serta Lombok.
Untuk merealisasikan pembentukan kawasan pusat penelitian kemaritiman di Jepara, kata dia, perlu dikerjakan secara gotong-royong dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.
Nantinya, lanjut dia, akan ada penataan ruang serta zonasi dengan terlebih dahulu menelusuri potensi daerahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Daryatmo Mardiyanto menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan MSTP bekerja sama dengan universitas setempat.
Apalagi, lanjut dia, sudah tersedia lahan seluas 52 hektare.
Menurut dia, sudah saatnya kelautan mendapatkan perhatian lebih, karena selama ini fokus pemerintah hanya di daratan.
Padahal, kata politisi dari PDI Perjuangan itu, potensi lautan cukup besar dan belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga mengundang pihak asing untuk melakukan pencurian ikan di kawasan laut Indonesia.
"Kami juga akan mendorong kesediaan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam bidang riset dan teknologi agar negara ini semakin maju," ujarnya.
Ia mencatat, anggaran untuk LIPI saat ini hanya Rp1 triliun atau belum sampai pada angka satu persen dari total anggaran yang dimiliki pemerintah.
"Minimal, anggaran yang diterima sebesar 2 persen," ujarnya.
Dalam rangka mendorong perkembangan riset dan teknologi di Tanah Air, kata dia, perlunya program tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsibility/CSR) dari perusahaan di Tanah Air diarahkan untuk mendukung kegiatan riset dan teknologi.
Pasalnya, kata dia, program CSR selama ini cenderung digunakan untuk kegiatan yang bersifat sarana dan prasarana fisik.
"Kalaupun ada kantong-kantong teknologi di beberapa wilayah, masih bersifat sporadis," ujarnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jepara Wasiyanto menyambut positif rencana pembangunan MSTP tersebut, karena hasilnya nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jepara.
Terlebih lagi, lanjut dia, potensi laut di Jepara cukup besar untuk dibudidayakan.
"Nantinya, tentu berpeluang untuk dilakukan alih teknologi," ujarnya.
Ia optimistis, Kabupaten Jepara akan berkembang lebih baik di bidang kelautan, karena bakal menjadi kawasan pusat penelitian ilmu kelautan.
"Saat ini, di Jepara terdapat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Diponegoro serta Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara. Jika ditambah MSTP tentu akan semakin lengkap," ujarnya.
Pewarta : Akhmad Nazaruddin Lathif
Editor :
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Seorang tersangka yang jadi buron kasus dugaan korupsi di Pertamina Marine Cilacap ditangkap
05 August 2020 4:15 WIB, 2020