Manila, ANTARA JATENG - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menandatangani undang-undang pemberian pendidikan gratis di semua universitas negeri, kata pejabat kabinet pada Jumat, mengesampingkan saran manajer ekonominya untuk menolak tindakan tersebut.

Presiden meyakini manfaat dari undang-undang tersebut melebihi potensi tantangan anggaran jangka pendek, kata Menardo Guevarra, wakil sekretaris eksekutif senior, dalam jumpa pers, sebagaimana dilaporkan AFP.

Manajer ekonomi Duterte mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mampu membayar biaya pendidikan gratis, yang diperkirakan mencapai 100 miliar peso atau Rp26 triliun setahun.

Mereka juga mengatakan bahwa biaya kuliah gratis di universitas negeri dan perguruan tinggi (SUC) tidak akan menguntungkan orang miskin karena hanya 12 persen siswa SUC berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.

"Pendidikan tersier gratis di SUC (universitas negeri dan perguruan tinggi) adalah pilar yang sangat kuat atau landasan kebijakan pembangunan sosial presiden," kata Guevarra.

Senator Franklin Drilon mengatakan bahwa kebijakan tersebut hanya akan memerlukan 20-25 miliar peso per tahun, jauh lebih sedikit daripada perkiraan manajer ekonomi.

Pemerintahan Duterte telah merencanakan pengeluaran infrastruktur senilai 180 miliar dolar sampai akhir masa jabatan presiden pada tahun 2022. Untuk mendanai itu, pemerintah telah meminta anggota parlemen untuk mengeluarkan langkah-langkah pendapatan baru.

Program ekonomi Duterte berfokus pada belanja infrastruktur dan efisiensi fiskal untuk menaikkan pertumbuhan hingga 8 persen sebelum masa jabatan enam tahun berakhir pada 2022.