Jakarta, ANTARA JATENG - Bintang muda sepak bola Prancis, Kylian Mbappe, sukses hijrah dari AS Monaco ke klub juara bertahan sekaligus pesaing utama di kancah Liga Prancis, Paris Saint-Germain, berstatus pemain pinjaman selama semusim.

Kepindahan itu juga mencantumkan klausul opsi pembelian permanen yang disebut-sebut harian lokal Prancis, L'Equipe, berbanderol senilai 180 juta euro atau sekira 214 juta dolar AS.

Hijrahnya Mbappe, diakui Wakil Presiden AS Monaco, Vadim Vasilyev, sebagai kesepakatan transfer paling sukses sepanjang sejarah sepak bola, namun demikian pebisnis Rusia itu tak pelak menyisakan teka-teki bagaimana kepindahan tersebut bisa berlangsung mulus tanpa melanggar regulasi Financial Fair Play (FFP) yang diterapkan badan sepak bola Eropa, UEFA.

"Itu kesepakatan yang sangat pelik. Idealnya kami tidak ingin pemain pergi ke klub lawan. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Mbappe dan ayahnya yang berperan sebagai agen. Ketika saya mendengar penjelasan mereka, saya menerimanya dan kami memulai negosiasi yang alot dan melelahkan dengan PSG. Saya pikir ini berakhir menjadi kesepakatan tersukses sepanjang sejarah sepak bola," katanya sebagaimana dilansir kantor berita Rusia, TASS, Senin.

"Kami sampai sekarang masih tidak mengerti bagaimana caranya menyepakati transfer ini mengingat UEFA punya segudang pertanyaan soal kesesuaian dengan regulasi FFP," ujarnya menambahkan.

Isu kesesuaian aktivitas klub dengan regulasi FFP disebut Vasilyev masih akan menjadi topik terpanas yang bakal banyak dibicarakan di seputar sepak bola Eropa.

Vasilyev memang tak menyebutkannya, namun PSG juga baru saja menyelesaikan transfer dengan banderol termahal sepanjang sejarah saat mendatangkan Neymar dari Barcelona bermahar tak kurang dari 222 juta euro sebelum memperoleh Mbappe.

FFP yang diregulasikan Komite Eksekutif UEFA pada 2009 dan berlaku 2011 mengharuskan setiap klub peserta kompetisi di bawah UEFA harus membuktikan bahwa mereka tak memiliki hutang kepada klub lain, pemainnya maupun tunggakan pajak.

Klub juga wajib membuktikan bahwa mereka tidak mengeluarkan uang belanja lebih besar dari pendapatan yang mereka peroleh.