Washington, ANTARA JATENG - Para peretas dukungan Pemerintah Rusia pada 2015 mencuri informasi daring sangat rahasia Amerika Serikat (AS) dari Badan Keamanan Nasional (NSA) setelah seorang karyawan kontrak menyimpan informasi itu di komputer rumahnya, demikian laporan Wall Street Journal (WSJ).

Informasi yang dicuri itu mencakup soal penembusan jaringan komputer negara asing dan perlindungan dari serangan dunia maya. Pencurian itu tampaknya akan dilihat sebagai salah satu kebobolan keamanan paling penting saat ini, catat WSJ edisi Kamis (5/10).

NSA menolak untuk memberikan komentar dengan alasan bahwa "badan keamanan AS tidak pernah mengomentari lembaga yang terkait dengan kami atau masalah pribadi."

Jika kasus tersebut memang benar terjadi, maka peretasan itu akan menandai rangkaian terbaru pembobolan terhadap data rahasia dari badan intelijen rahasia AS, termasuk kebocoran data pada 2013 menyangkut program pengintaian rahasia AS oleh karyawan kontrak NSA, Edward Snowden.

Senator AS dari Partai Republik Ben Sasse mengatakan bahwa jika laporan Wall Street Journal (WSJ) benar, maka dapat menimbulkan kekhawatiran.

Isi laporan WSJ bisa meningkatkan ketegangan menyangkut pernyataan AS bahwa ada gelombang peretasan terhadap berbagai target AS oleh Rusia, termasuk dengan mengincar badan pemilihan negara bagian serta peretasan terhadap sejumlah komputer Partai Demokrat dalam upaya untuk mengacaukan hasil pemilihan Presiden AS 2016, yang dimenangi oleh Donald Trump dari Partai Republik.

WSJ juga melaporkan bahwa karyawan kontrak yang bersangkutan menggunakan perangkat lunak antivirus dari Kaspersky Lab, yang berpusat di Moskow.

Selain itu, WSJ mencatat bahwa para peretas Rusia kemungkinan sudah menggunakan program itu untuk mengidentifikasi serta mengincar dokumen-dokumen milik sang karyawan kontrak.

Produk-produk Kaspersky Lab sejak bulan lau sudah dilarang dipakai dalam jaringan pemerintah AS atas kecurigaan bahwa produk itu membantu Kremlin melancarkan pemata-mataan.

Perusahaan Kaspersky membantah keras tuduhan tersebut dan pada Kamis mengeluarkan pernyataan, yang berbunyi bahwa pihaknya terjebak di tengah pertarungan politik.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS pada 13 September mengeluarkan larangan penggunaan produk Kaspersky di jaringan federal dan Senat AS menyetujui rancangan undang-undang pelarangan tersebut, demikian laporan Reuters.