Semarang (Antaranews Jateng) - Partai baru maupun parpol lama yang akan mendukung Joko Widodo pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 belum tentu rakyat memilih calon anggota legislatifnya pada pemilu mendatang, kata akademisi Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono.

Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. di Semarang, Kamis (1-3-2018) malam, mengatakan bahwa dukungan sejumlah parpol, baik baru maupun lama, kepada Jokowi sebagai calon presiden bisa jadi menguntungkan PDI Perjuangan.

Selain itu, dengan model pemilu serentak, pelaksanaan pemilu anggota legislatif yang waktunya bersamaan dengan pilpres pada tahun depan, menurut dia, jangan-jangan yang diuntungkan Jokowi, bukan parpol pengusung.

Teguh menegaskan bahwa belum tentu rakyat memilih calon legislator dari parpol pendukung Jokowi itu meski pemimpin parpolnya mengumumkan melalui sejumlah baliho bakal menjadi calon wakil presiden.

Ia menekankan bahwa pilpres berbeda dengan Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Pemilu anggota legislatif merupakan pertarungan partai, sedangkan pilpres adalah pertarungan figur.

Oleh karena itu, parpol harus jeli melihat kemungkinan seperti itu. Mereka harus melakukan pendidikan politik yang ketat jika tidak ingin kehilangan suara pada Pemilu 2019.

"Ini butuh energi dan biaya yang tidak sedikit," katanya.

Menjawab makin maraknya baliho yang menampilkan pimpinan parpol sebagai bakal cawapres sehubungan dengan Jokowi tidak bisa maju lagi pada Pilpres 2024 jika terpilih pada tahun 2019, Teguh mengatakan bahwa hal itulah realitas politiknya.

"Apakah Jokowi begitu kuatnya pada pilpres mendatang?" tanya Antara, kemudian Teguh mengatakan, "Yang bisa mengimbangi hanya Prabowo."

Menurut dia, hal itu terjadi karena parpol-parpol yang dahulu pro-Prabowo merapat ke Jokowi.

"Kenapa mereka merapat? Karena lebih menguntungkan dekat dengan penguasa daripada dekat dengan oposisi," katanya.

Kalau dekat penguasa, lanjut Teguh, mereka dapat jabatan menteri. Di sisi lain parpol aman karena surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendukung rezim parpol itu. Hal ini bisa terjadi karena sistemnya rumit.