Semarang (Antaranews Jateng) - Rencana pemerintah menghubungkan jalur transportasi antarprovinsi di Pulau Jawa untuk memangkas biaya logistik dan menggerakkan perekonomian mulai terwujud.

Jalan tol Trans Jawa sepanjang sekitar 800 kilometer yang membentang dari Merak hingga Banyuwangi dijadwalkan rampung akhir tahun ini.

Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan jalan tol Trans Jawa tidak hanya menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, namun juga menautkan titik-titik perekonomian baru yang akan bermunculan setelahnya.

"Dengan adanya jalan tol Trans Jawa ini diharapkan keadilan sosial dan pemerataan akan semakin nyata di seluruh wilayah karena distribusi barang dan jasa juga semakin lancar," katanya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno saat mendampingi Presiden meresmikan Jalan tol Pejagan-Pemalang seksi III dan IV di Tegal, Jawa Tengah, pada 9 November 2018, juga menyatakan yakin jalan tol Trans Jawa akan membawa dampak positif bagi perekonomian.

Selain bisa memangkas biaya logistik dengan transportasi yang lebih cepat dan efisien, jalan tol Trans Jawa akan membuka lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah yang dilalui.

??"Dengan adanya jalan tol, lokasi-lokasi dekat pintu keluar masuk jalan tol pun tentu akan berkembang cepat sebagai kawasan bisnis, baik industri perdagangan, jasa keuangan dan perbankan dan sebagainya. Tol Trans Jawa juga akan meningkatkan pertumbuhan kawasan properti," kata Rini.

Persiapan Jawa Tengah

Guna menangkap peluang dari pengoperasian jalan tol Trans Jawa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah meminta para pemangku kepentingan di daerah sekitar jalan tol memperkenalkan potensi lokal agar tidak sekadar menjadi perlintasan.

Ia yakin pembangunan jalan tol itu akan menambah daya tarik daerah-daerah yang dilewati bagi investor maupun wisatawan.

"Maka bupati harus nyiapin, ini daerah-daerah yang seksi untuk pertumbuhan. Batang dan Kendal ini jadi dua kabupaten yang diincar untuk pertumbuhan," katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengusulkan tempat istirahat di beberapa titik jalur tol Trans Jawa dijadikan tempat jualan produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Para pedagang batik dan telur asin di sepanjang jalur pantai utara yang mengeluh omzetnya menurun akibat pembangunan jalan tol Pemalang-Semarang bisa diberi peluang menjajakan produk di sana.

"Kalau para pedagang diizinkan berjualan di `rest area` jalan tol dengan harga sewa yang tidak terlalu mahal, diharapkan akan menaikkan omzet masing-masing," kata Ganjar.

Ia mengatakan pemerintah daerah harus menerbitkan regulasi yang mengatur alokasi area istirahat di jalan tol untuk para pedagang berskala kecil atau pengenaan biaya sewa kios yang bisa dijangkau pedagang kecil.

Ganjar mengatakan dia juga sudah menyampaikan secara lisan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ekonomi kerakyatan dengan membuka area rehat bagi pelaku usaha kecil.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan mendorong lahirnya kewirausahaan sosial yang mengedepankan aspek alam dan sosial guna menunjukkan kekayaan kerajinan, kuliner, kesenian maupun alamnya.

Astra Property menangkap peluang itu dengan rencana pembangunan area rehat bernama Pendopo 49 di KM 49 ruas jalan tol Semarang-Solo yang dirancang sebagai etalase Jawa Tengah.

Pendopo 49 akan dilengkapi fasilitas penunjang pemasaran produk kuliner, dan kerajinan khas Jawa Tengah, juga arena pertunjukan kesenian.

Sementara Bupati Kendal Mirna Annisa mengaku sudah jauh-jauh hari bersiap menangkap peluang dari pembangunan jalan tol Trans Jawa, terutama ruas Semarang-Batang, di antaranya dengan membangun infrastruktur penunjang, membenahi tata kelola UMKM sampai meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

"Berbagai pelatihan UMKM terus kami lakukan agar produknya semakin `marketable` dan hampir setiap kecamatan memiliki produk unggulan. Weleri misalnya ada UMKM kerupuk bandeng, Pegandon gula aren dan gula semut," kata Bupati Mirna.

Kepada warganya, Mirna terus berkampanye agar mereka terus meningkatkan daya saing usaha dengan tetap mempertahankan identitas Kendal sebagai wilayah santri dan seni.

Pemerintah kabupaten juga mendorong kemitraan antarpelaku usaha.

"Ada semacam subsidi silang, misal kecamatan A penghasil telur, kecamatan B penghasil beras, dua wilayah itu akan saling melakukan kemitraan, itu dilakukan di semua kecamatan dan sudah ada Perbub-nya. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk khawatir dengan idiom pembangunan tol akan mematikan usaha rakyat, bagi kami itu tidak tepat," katanya.