Semarang (Antaranews Jateng) - Elite politik yang mengorupsi uang negara tidak memiliki rasa kebangsaan karena mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan daripada kepentingan bangsa, kata Suryanto, akademisi dari STIKOM Semarang.
   
Sebagai bukti, kata Suryanto, S.Sos., M.Si. di Semarang, Rabu, dari 550 kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2018, terdapat 322 kasus korupsi politik yang menyangkut elite politik nasional dan daerah.

"Ini adalah salah satu fakta yang menunjukkan elite politik saat ini tidak memiliki rasa kebangsaan," kata dosen Komunikasi Politik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang itu.

Selain itu, kata Suryanto, masih kuatnya nuansa permainan politik mendominasi arah elite politik di Tanah Air karena mereka menjadikan politik arena permainan. Mereka saling menyerang secara emosional dan tidak serius memperjuangkan kepentingan nasional.

Pada masa kampanye Pemilu 2019, misalnya, tahapan kampanye seharusnya menjadi sarana pendidikan politik bagi pemilih. Namun, lanjut Suryanto, pada faktanya selama 3 bulan pelaksanaan kampanye, narasi kampanye dipenuhi ujaran kebencian, hoaks, fitnah, kampanye hitam, dan perdebatan minim substansi.

"Narasi negatif tersebar secara masif melalui media sosial, bahkan media 'mainstream' (arus utama)," ujarnya.

Suryanto tidak heran bila jargon dan kampanye politik bukan lagi bersifat adu program berbasis data sebagai pertimbangan masyarakat untuk menentukan pilihan, melainkan menonjolkan politik identitas serta suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Tidak pelak lagi, kata Suryanto, sepanjang tahun 2018 energi sebagian besar masyarakat Indonesia terserap ke dalam atmosfer kampanye serta jargon politik para kandidat yang mereka jagokan.

Menyinggung dampaknya pada kehidupan bangsa ini, dia mengemukakan bahwa politik identitas dan SARA sama-sama menimbulkan daya rusak tingggi pada tatanan demokrasi, budaya, dan tradisi masyarakat.

"Hal ini mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar ideologi negara," kata Suryanto.