Wah, 13 penyandang disabilitas lolos seleksi CPNS di Pemrov Jateng
Jumat, 29 Maret 2019 15:44 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan SK CPNS kepada seorang penyandang disabilitas bernama Muhamad Hikmat. (Foto: Dok.Humas Pemprov Jateng)
Semarang (ANTARA) - Sebanyak 13 penyandang disabilitas lolos seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Mereka menerima Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah tentang Pengangkatan CPNS Provinsi Jawa Tengah Formasi 2018 pada Jumat dalam acara yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur di Semarang.
Mohamad Hikmat (26), penyandang tunadaksa, ada di antara ribuan CPNS yang menerima SK Pengangkatan. Dia mengaku sebelumnya sempat pesimistis dapat lolos seleksi penerimaan CPNS dan menjadi pengajar di SLB Negeri Kabupaten Batang.
Bagi warga Kampung Cicau, Desa Selaawi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, itu perjalanan mengikuti seleksi CPNS tidaklah mudah, apalagi dia harus menggunakan alat bantu untuk berpindah tempat karena tidak mempunyai dua kaki.
Anak keempat dari pasangan Rahmat Ali (64) dan Umaisi (61) itu sempat ketinggalan kereta api di Stasiun Tawang Semarang usai mengikuti tes seleksi penerimaan CPNS di Stadion Pandanaran Wujil, Ungaran.
"Saya tidak banyak berharap karena untuk berjalan saja, saya harus dibantu skate board. Saya hanya ingin tahu saja, bagaimana perjalanan menjadi CPNS itu, biar mendapat pengalaman," katanya.
Dengan berpengalaman menjadi pengajar di SLB Ajiterep Cimahi, SLB Adzkia, SLB Budi Nurani, SLB Bakti Pertiwi, dan tenaga lepas di kantor BPJS, Hikmat berharap bisa menjadi pegawai negeri yang baik.
"Tentu saya berharap, nanti bisa bekerja, menjaga integritas, nama baik, tidak korupsi, jujur, agar mendapat keberkahan. Selain itu, bisa memotivasi orang lain, untuk tergerak lebih maju," ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan SK Pengangkatan CPNS kepada Hikmat berpesan agar dia tetap bersemangat dan pantang mundur, menjaga integritas, serta tetap "mboten korupsi dan mboten ngapusi" (tidak korupsi dan tidak berbohong).
Gubernur mengatakan pemerintah provinsi sudah berulang kali meminta pemilik gedung perkantoran dan pelayanan publik menyediakan fasilitas yang ramah difabel, termasuk pedestrian.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan, termasuk musyawarah mengenai rencana pengembangan wilayah.
"Bantuan pelatihan maupun sarana dan prasarana juga kami berikan," katanya.(LHP)
Mereka menerima Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah tentang Pengangkatan CPNS Provinsi Jawa Tengah Formasi 2018 pada Jumat dalam acara yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur di Semarang.
Mohamad Hikmat (26), penyandang tunadaksa, ada di antara ribuan CPNS yang menerima SK Pengangkatan. Dia mengaku sebelumnya sempat pesimistis dapat lolos seleksi penerimaan CPNS dan menjadi pengajar di SLB Negeri Kabupaten Batang.
Bagi warga Kampung Cicau, Desa Selaawi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, itu perjalanan mengikuti seleksi CPNS tidaklah mudah, apalagi dia harus menggunakan alat bantu untuk berpindah tempat karena tidak mempunyai dua kaki.
Anak keempat dari pasangan Rahmat Ali (64) dan Umaisi (61) itu sempat ketinggalan kereta api di Stasiun Tawang Semarang usai mengikuti tes seleksi penerimaan CPNS di Stadion Pandanaran Wujil, Ungaran.
"Saya tidak banyak berharap karena untuk berjalan saja, saya harus dibantu skate board. Saya hanya ingin tahu saja, bagaimana perjalanan menjadi CPNS itu, biar mendapat pengalaman," katanya.
Dengan berpengalaman menjadi pengajar di SLB Ajiterep Cimahi, SLB Adzkia, SLB Budi Nurani, SLB Bakti Pertiwi, dan tenaga lepas di kantor BPJS, Hikmat berharap bisa menjadi pegawai negeri yang baik.
"Tentu saya berharap, nanti bisa bekerja, menjaga integritas, nama baik, tidak korupsi, jujur, agar mendapat keberkahan. Selain itu, bisa memotivasi orang lain, untuk tergerak lebih maju," ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan SK Pengangkatan CPNS kepada Hikmat berpesan agar dia tetap bersemangat dan pantang mundur, menjaga integritas, serta tetap "mboten korupsi dan mboten ngapusi" (tidak korupsi dan tidak berbohong).
Gubernur mengatakan pemerintah provinsi sudah berulang kali meminta pemilik gedung perkantoran dan pelayanan publik menyediakan fasilitas yang ramah difabel, termasuk pedestrian.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan, termasuk musyawarah mengenai rencana pengembangan wilayah.
"Bantuan pelatihan maupun sarana dan prasarana juga kami berikan," katanya.(LHP)
Pewarta : Wisnu Adhi Nugroho
Editor : Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Tim mahasiswa UMS raih hibah Innovillage, kembangkan karpet terapi multi-tema untuk anak disabilitas
19 December 2025 16:23 WIB
Pemkab Pekalongan salurkan bansos dan layanan terapi pada disabilitas-lansia
16 December 2025 18:32 WIB
Mahasiswa Ilkom UMS bangun ruang publik inklusif dan gaungkan kampanye Kawan Netra
16 December 2025 14:29 WIB
KAI Commuter ajak penyandang disabilitas bergerak bersama untuk hidup lebih sehat
14 December 2025 11:46 WIB
UMS bahas sistem informasi inklusif untuk disabilitas pada FGD Hilirisasi Riset Prioritas DorTek
08 December 2025 19:20 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena ingatkan pemenuhan akses bagi difabel
04 December 2025 8:42 WIB
Kemensos ajak masyarakat bangun inklusi dalam memperingati Hari Disabilitas 2025
03 December 2025 15:50 WIB
Hari Disabilitas Internasional 2025, Pakar UMS: inklusivitas adalah identitas moral
03 December 2025 15:42 WIB
Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Magelang, siswa SLB unjuk kreativitas
03 December 2025 13:44 WIB