Terkait ucapan BW, Presiden minta jangan rendahkan MK
Minggu, 26 Mei 2019 20:04 WIB
Presiden Joko Widodo seusai acara silaturahmi nasional dan buka puasa bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Minggu (26/5). (Desca Lidya Natalia)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta tidak ada pihak-pihak yang merendahkan Mahkamah Konstitusi (MK), yang merupakan institusi negara yang sah.
"Jangan senang merendahkan sebuah institusi, saya kira tidak baik, apa pun lembaga dibentuk oleh ketatanegaraan kita, memiliki sebuah trust dari publik, jangan sampai direndahkan, dilecehkan seperti itu pada siapa pun," kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Minggu.
Presiden menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri acara silaturahmi nasional dan buka puasa bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) saat mendaftarkan gugatan ke MK pada Jumat (24/5), mengatakan ia berharap agar MK tidak menjadi bagian dari rezim.
"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata BW pada Jumat (24/5).
BW menggugat hasil Pilpres 2019 karena menilai ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.
"Jangan senang merendahkan sebuah institusi, saya kira tidak baik, apa pun lembaga dibentuk oleh ketatanegaraan kita, memiliki sebuah trust dari publik, jangan sampai direndahkan, dilecehkan seperti itu pada siapa pun," kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Minggu.
Presiden menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri acara silaturahmi nasional dan buka puasa bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) saat mendaftarkan gugatan ke MK pada Jumat (24/5), mengatakan ia berharap agar MK tidak menjadi bagian dari rezim.
"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata BW pada Jumat (24/5).
BW menggugat hasil Pilpres 2019 karena menilai ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.
Pewarta : Desca Lidya Natalia
Editor : Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Bambang Sukoco raih Doktor UII, tawarkan konsep Nidzomul Ma'had untuk perlindungan hak santri
29 November 2025 18:51 WIB
Sidang putusan Ketua Hanura Jateng terdakwa kasus prostitusi ditunda karena terdakwa sakit
11 November 2025 8:33 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
DPC Peradi Kota Semarang silaturahmi dengan PN Semarang, siap saling sinergi
19 December 2025 11:03 WIB
Menteri Hukum Buka Rakor Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025
16 December 2025 8:20 WIB