Pakar: Literasi rendah, mudahkan penyebaran komunikasi sesat
Minggu, 29 September 2019 11:51 WIB
Pakar komunikasi Drs. Gunawan Witjaksana, M.Si. ANTARA/dokumentasi pribadi/hasil tangkap layar TVRI
Semarang (ANTARA) - Tidak imbangnya antara pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan tingkat literasi komunikasi serta media menyebabkan komunikasi menyesatkan mudah tersebar, khususnya melalui media sosial yang tidak jelas penanggung jawabnya, kata pakar komunikasi dari STIKOM Semarang Gunawan Witjaksana.
"Makin celaka lagi, bila seseorang atau sekelompok orang menerima informasi tidak memiliki informasi pembanding, mereka cenderung percaya meskipun informasi tersebut menyesatkan," kata dia di Semarang, Minggu pagi.
Ia mengemukakan pendapat ahli antropologi budaya Koentjaraningrat bahwa manusia memiliki mentalitet menerabas. Oleh karena itu, perlu diberikan informasi yang seinformatif mungkin sehingga tidak mudah terprovokasi.
Ia mengatakan hal itu ketika merespons gerakan massa di sejumlah daerah yang menolak Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), RUU KUHP, RUU Pertanahan, dan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.
Baca juga: Menyikapi serbuan informasi
Menurut Gunawan yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang itu, gerakan massa tidak mungkin spontan, tetapi ada pemicu dan yang menggerakkannya.
"Yang menggerakkan tentu mempunyai bermacam kepentingan dan enggak mungkin tunggal. Ini tampak dari beraneka ragamnya isu dan tuntutan," kata dia.
Belum lagi, lanjut dia, adanya agenda terselubung yang mulai terkuak, di antaranya terkait dengan pelantikan pasangan calon terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019, Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin, yang dijadwalkan pada 20 Oktober mendatang.
"Solusinya, dalam jangka pendek, perlu ada pembatasan media sosial (medsos) dan pemberian sanksi tegas yang terpublikasi sehingga membuat jera," katanya.
Dalam jangka panjang, melalui literasi komunikasi dan media, menurut dia, masyarakat awam akan menjadi cerdas.
Ketua STIKOM itu, juga berharap para elite berpolitik sesuai dengan konstitusi, undang-undang, dan berbagai peraturan yang berlaku.
Baca juga: Pakar: Media arus utama kurang berperan dalam sosialisasi pemilu
Baca juga: Menyoal Kecermatan Sajian Media
"Makin celaka lagi, bila seseorang atau sekelompok orang menerima informasi tidak memiliki informasi pembanding, mereka cenderung percaya meskipun informasi tersebut menyesatkan," kata dia di Semarang, Minggu pagi.
Ia mengemukakan pendapat ahli antropologi budaya Koentjaraningrat bahwa manusia memiliki mentalitet menerabas. Oleh karena itu, perlu diberikan informasi yang seinformatif mungkin sehingga tidak mudah terprovokasi.
Ia mengatakan hal itu ketika merespons gerakan massa di sejumlah daerah yang menolak Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), RUU KUHP, RUU Pertanahan, dan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.
Baca juga: Menyikapi serbuan informasi
Menurut Gunawan yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang itu, gerakan massa tidak mungkin spontan, tetapi ada pemicu dan yang menggerakkannya.
"Yang menggerakkan tentu mempunyai bermacam kepentingan dan enggak mungkin tunggal. Ini tampak dari beraneka ragamnya isu dan tuntutan," kata dia.
Belum lagi, lanjut dia, adanya agenda terselubung yang mulai terkuak, di antaranya terkait dengan pelantikan pasangan calon terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019, Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin, yang dijadwalkan pada 20 Oktober mendatang.
"Solusinya, dalam jangka pendek, perlu ada pembatasan media sosial (medsos) dan pemberian sanksi tegas yang terpublikasi sehingga membuat jera," katanya.
Dalam jangka panjang, melalui literasi komunikasi dan media, menurut dia, masyarakat awam akan menjadi cerdas.
Ketua STIKOM itu, juga berharap para elite berpolitik sesuai dengan konstitusi, undang-undang, dan berbagai peraturan yang berlaku.
Baca juga: Pakar: Media arus utama kurang berperan dalam sosialisasi pemilu
Baca juga: Menyoal Kecermatan Sajian Media
Pewarta : D.Dj. Kliwantoro
Editor : Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Ridwan Kamil penuhi panggilan KPK terkait penyidikan kasus iklan Bank BJB
02 December 2025 11:08 WIB
KPK sita senjata api saat geledah kontraktor proyek Reog dan Museum Peradaban (MRMP) Ponorogo
01 December 2025 9:36 WIB
Penyidikan korupsi bansos beras, KPK panggil lima pendamping PKH di Polresta Magelang
25 November 2025 15:30 WIB
KPK usut jumlah tanah negara yang dijual lagi ke negara terkait proyek Whoosh
18 November 2025 11:20 WIB
KPK panggil kembali Billy Haryanto terkait kasus suap proyek DJKA Kemenhub
13 November 2025 14:11 WIB
KPK periksa Sekretaris Utama Baznas sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji
12 November 2025 10:55 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
DPC Peradi Kota Semarang silaturahmi dengan PN Semarang, siap saling sinergi
19 December 2025 11:03 WIB
Menteri Hukum Buka Rakor Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025
16 December 2025 8:20 WIB