Mahasiswa Katolik kecam Viktor Laiskodat soal pekerja migran
Jumat, 29 November 2019 16:08 WIB
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat. ANTARA
Kupang (ANTARA) - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang mengecam pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat, terkat pekerja migran berstatus ilegal yang meninggal di luar negeri.
"Kami mengecam keras dan sangat menyayangkan pernyataan: TKI ilegal itu sukses yah syukur, kalau meninggal yah dikubur" bisa keluar dari seorang gubernur NTT," kata Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Kupang, Alexius Easton Ance, dalam keterangan tertulis yang diterima di Kupang, Jumat.
Hal ini disampaikan menanggapi adanya pernyataan Laiskodat tentang para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari NTT berstatus ilegal dan diberitakan media daring beberapa waktu lalu.
Baca juga: Animo calon pekerja migran bekerja di Korsel tinggi
"Ini kan akibat mereka (pekerja migran) yang mau menjadi TKI ilegal. Jadi kalau mereka meninggal di sana, ya udah kita tinggal kubur saja mereka, mau apalagi," kata Laiskodat.
Easton mengatakan, dari sisi kemanusiaan, pernyataan itu mencerminkan makna bahwa gubernur NTT sama sekali tidak mempunyai rasa empati terhadap sesama manusia. Apalagi dalam konteks ini, lanjut dia, pekerja migran yang dikatakannya itu adalah rakyatnya sendiri dari NTT.
"Bagaimana mungkin di tengah duka yang dialami para keluarga korban perdagangan orang NTT yang jumlah kasusnya tinggi, lantas mengeluarkan pernyataan yang begitu menyayat hati," katanya menambahkan pernyataan tersebut sangat tidak manusiawi.
Menurut dia, pernyataan itu juga menunjukkan ketidakmampuan gubernur memaksimalkan kerja seluruh stakeholder untuk mengatasi persoalan pekerja migran dari NTT.
"Karena berbicara tentang NTT ada banyak masalah. NTT itu diidentik dengan kemiskinan, SDM rendah, pengangguran, perdagangan orang, masalah infrastuktur, dan lainnya yang telah lama menggerogoti daerah ini," katanya.
Menurut dia, gubernur sebagai orang nomor satu di provinsi mestinya melihat persoalan pekerja migran sebagai masalah yang serius dan menjadi fokus perhatian utama untuk ditangani.
Terlepas dari para pekerja migran yang meninggal itu berstatus legal atau tidak, kata dia, namun mereka keberangkatan mereka ke luar negeri karena kesulitan ekonomi mereka di kampung halaman.
"Karena itu seharusnya ada solusi dari pemerintah untuk penanganan masalah perdagangan orang ini dari akar persoalannya yaitu mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial," katanya.
Baca juga: Kemnaker pastikan negara lindungi pekerja migran Indonesia
"Kami mengecam keras dan sangat menyayangkan pernyataan: TKI ilegal itu sukses yah syukur, kalau meninggal yah dikubur" bisa keluar dari seorang gubernur NTT," kata Presidium Gerakan Kemasyarakatan (Germas) PMKRI Kupang, Alexius Easton Ance, dalam keterangan tertulis yang diterima di Kupang, Jumat.
Hal ini disampaikan menanggapi adanya pernyataan Laiskodat tentang para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari NTT berstatus ilegal dan diberitakan media daring beberapa waktu lalu.
Baca juga: Animo calon pekerja migran bekerja di Korsel tinggi
"Ini kan akibat mereka (pekerja migran) yang mau menjadi TKI ilegal. Jadi kalau mereka meninggal di sana, ya udah kita tinggal kubur saja mereka, mau apalagi," kata Laiskodat.
Easton mengatakan, dari sisi kemanusiaan, pernyataan itu mencerminkan makna bahwa gubernur NTT sama sekali tidak mempunyai rasa empati terhadap sesama manusia. Apalagi dalam konteks ini, lanjut dia, pekerja migran yang dikatakannya itu adalah rakyatnya sendiri dari NTT.
"Bagaimana mungkin di tengah duka yang dialami para keluarga korban perdagangan orang NTT yang jumlah kasusnya tinggi, lantas mengeluarkan pernyataan yang begitu menyayat hati," katanya menambahkan pernyataan tersebut sangat tidak manusiawi.
Menurut dia, pernyataan itu juga menunjukkan ketidakmampuan gubernur memaksimalkan kerja seluruh stakeholder untuk mengatasi persoalan pekerja migran dari NTT.
"Karena berbicara tentang NTT ada banyak masalah. NTT itu diidentik dengan kemiskinan, SDM rendah, pengangguran, perdagangan orang, masalah infrastuktur, dan lainnya yang telah lama menggerogoti daerah ini," katanya.
Menurut dia, gubernur sebagai orang nomor satu di provinsi mestinya melihat persoalan pekerja migran sebagai masalah yang serius dan menjadi fokus perhatian utama untuk ditangani.
Terlepas dari para pekerja migran yang meninggal itu berstatus legal atau tidak, kata dia, namun mereka keberangkatan mereka ke luar negeri karena kesulitan ekonomi mereka di kampung halaman.
"Karena itu seharusnya ada solusi dari pemerintah untuk penanganan masalah perdagangan orang ini dari akar persoalannya yaitu mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial," katanya.
Baca juga: Kemnaker pastikan negara lindungi pekerja migran Indonesia
Pewarta : Aloysius Lewokeda
Editor : Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Bank Jateng Cabang Pemalang gencarkan inklusi keuangan di Pemalang Government Autoshow 2025
03 December 2025 18:23 WIB
Bank Jateng Cabang Klaten raih dua penghargaan di malam apresiasi CSR AWARD 2025
01 December 2025 16:27 WIB
98,88 persen penduduk di wilayah Cabang Surakarta telah terdaftar menjadi peserta JKN
27 November 2025 19:08 WIB
UMS raih apresiasi LPCR PP Muhammadiyah atas kontribusi penguatan cabang dan ranting
17 November 2025 16:36 WIB
BPJS Kesehatan catat cakupan kepesertaan wilayah semarang capai 99,8 persen
12 November 2025 21:55 WIB
Perum Bulog Surakarta luncurkan bantuan pangan alokasi Oktober-November 2025
30 October 2025 20:23 WIB
KONI: PON Bela Diri untuk delapan cabang olahraga bela diri bakal digelar di Sulawesi Utara
27 October 2025 8:27 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Menteri Hukum Buka Rakor Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025
16 December 2025 8:20 WIB