Kab. Pekalongan (ANTARA) - Sejumlah ASN Kabupaten Pekalongan melakukan aksi ASN Berbagi di Desa Nyamok Kajen sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama di tengah pandemi COVID-19 , Senin.

Aksi tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Mukaromah Syakoer dan disaksikan langsung Bupati Pekalongan Asip Kholbihi.

Asip menjelaskan ASN Kabupaten Pekalongan berjumlah 9.100 orang, sehingga jika 1 orang atau 2 orang, maka ada 18.200 rumah tangga sasaran yang akan diberi bantuan dari keluarga besar ASN.

“Saya menyaksikan melalui bu Sekda selaku ketua KORPRI, kemudian ada kepala BKD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ini guru guru jumlahnya hampir 6 ribu, kita juga didampingi dari Dinas Kesehatan. Prinsipnya, disamping persoalan akuratif, bagaimana agar masyarakat sehat, aspek dampak sosialnya juga kami pikirkan," kata Asip.

Terkait pemilihan Desa Nyamok, lanjut Asip, Nyamok adalah desa yang ada di tengah kota dan banyak ASN yang tinggal di wilayah tersebut, sehingga dapat berbagi untuk masyarakat sekitar.

"Ini simbolis aja, Insyaallah nanti ada gerakan yang lebih masif dan kami mulai pada hari ini (Senin,13/4)," kata Asip

Baca juga: Asip Kholbihi pimpin Rakor Gugus Tugas COVID-19

Asip menjelaskan untuk perkembangan di Kabupaten Pekalongan ada 1 orang pasien dalam pengawasan (PDP) di RS Kraton.

Minggu (12/4) salah satu pasien COVID-19 dengan identitas KTP Jakarta, tetapi mempunyai tempat tinggal di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, karena ada penyakit lain, dinyatakan meninggal dunia. Pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol dan pemakaman di daerah asal yaitu di Kecamatan Sragi.

"Alhamdulilah masyarakatnya bisa menerima dengan baik dan suasananya kondusif," kata Asip.

Dalam kesempatan itu Asip meminta kepada seluruh aparatur terutama yang ada di desa agar bersama-sama memberikan pengertian kepada pemudik terutama yang dari jalur merah Jabodetabek, harus lebih waspada lagi dan upaya lain yang terus menerus diupayakan adalah bagaimana membuat skema isolasi mandiri di rumah masing masing.

“Ini yang sedang kita cari solusi dan kepala desa sudah punya banyak inisiasi, sehingga dengan cara seperti itu pemudik yang sudah masuk di Kabupaten Pekalongan kondisinya akan menambah orang dalam pengawasan (ODP) tapi kita tetap waspada semua," tegasnya.

Terkait pengawasan terhadap 2 pasien positif yang dikarantina, Asip memastikan pengawasan berjalan efektif meski sempat terjadi salah pengertian di antara masyarakat, namun sekarang pengawasannya langsung di bawah Dinas Kesehatan .

“Bisa terjadi saling pengertian antara pasien yang melakukan isolasi diri di rumah dengan masyarakat. Ini yang paling penting. Sekarang sudah dibantu semua. Kalau ada yang PDP yang kasusnya isolasi mandiri maka akan dilakukan pendampingan dari Dinas Kesehatan," katanya.

Baca juga: Bupati Pekalongan ajak warganya perbanyak wudhu

Pemkab Pekalongan, tambah Asip telah melakukan tes karena ada salah satu pejabat yang statusnya PDP.

Sampling rapid test, tambah Asip, hasilnya negatif semua, pada tahap pertama rapid test digunakan sepenuhnya untuk tenaga medis, para kepala OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tracking terhadap keluarga dan sebagian keluarga PDP juga dites.

"Saya minta tolong kepada para pemudik agar memiliki kesadaran kolektif sehingga mereka bisa memproteksi diri, karena untuk keselamatan kita semua. Kalau ada gejala, tidak enak badan segera hubungi Puskesmas. Masyarakat diimbau untuk menyampaikan apa adanya dengan demikian deteksi dini kita akan semakin cepat.”, pinta bupati.

Sementara itu Sekda Kabupaten Pekalongan, Mukaromah Syakoer menambahkan bahwa aksi ASN berbagi tersebut merupakan pionir.

“Tadi disampaikan pak bupati jumlah ASN kita 9 ribu lebih itu nanti semuanya akan berbagi di daerah masing masing. Kenapa di Nyamok, karena Nyamok termasuk salah satu desa yang terdampak akibat kebijakan imbasnya di sini, sehingga nanti tidak tersentral di sini tapi di semua desa yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19," katanya.

Selain itu, lanjut dia, juga akan ada bantuan JPS dan Jaminan Pengaman ekonomi yang disusun oleh dinas teknis dan dinas sosial.

“Skema itu masih didata, biar tidak ada yang duplikasi karena nanti JPS dan Jaring Pengaman Ekonomi kan ada 3 dari pusat, propinsi, dan kabupaten Pekalongan sendiri. Skema sudah kami siapkan, termasuk anggarannya sudah disiapkan. Tinggal nanti untuk pendistribuasiannya, data masih divalidasi," tutupnya.

Baca juga: Cegah Covid, Bupati Pekalongan ajak perbanyak Sholawat