Relaksasi kegiatan harus disesuaikan dengan kepatuhan terapkan prokes
Guru memeriksa suhu tubuh siswa sebelum masuk ke sekolah, di SDN Percobaan Padang, Sumatera Barat, Senin (4/10/2021). Pemkot Padang mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka di sekolah bagi pelajar SD dan SMP mulai 4 Oktober 2021 secara terbatas, yakni dengan dibagi dua shitf dan hanya 50 persen yang bisa masuk serta tetap menerapkan protokol kesehatan ketat ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/foc.
Bagi daerah yang belum mampu melakukan mekanisme pengendalian pergerakan orang secara masif, katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Senin, tidak perlu memaksakan untuk membuka lebih banyak kegiatan publik, hingga dipastikan jumlah warga yang terlindungi dengan vaksin COVID-19 sudah lebih dari 70 persen populasi dan tingkat kepatuhan masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan di daerah tersebut cukup baik.
Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, kata Rerie, harus benar-benar mempersiapkan langkah antisipasi dengan matang dalam menghadapi potensi pergerakan orang di masa liburan dan sejumlah relaksasi yang diberikan pada kegiatan publik.
Seluruh daya upaya setiap elemen bangsa, katanya menegaskan, harus terus ditingkatkan demi membebaskan Ibu Pertiwi dari potensi ancaman COVID-19 yang tidak terkendali.
Oleh karena itu, menurut ia, keseimbangan antara relaksasi kegiatan di sejumlah sektor dan terkendalinya penyebaran virus corona di Tanah Air harus terus dijaga lewat kesiapan antisipasi sistem kesehatan, penerapan norma baru dalam keseharian, dan peningkatan imunitas masyarakat terhadap COVID-19.
"Di masa pandemi ini ketika ada potensi pergerakan orang yang masif, seperti di masa liburan, selalu saja menjadi ujian semua pihak agar pergerakan orang tersebut bisa terkendali dan tidak menyebarkan virus," kata anggota Mejelis Tinggi Partai NasDem itu.
Kementerian Kesehatan mencatat peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 selalu saja terjadi usai liburan panjang, seperti pada liburan Natal dan Tahun Baru, libur Lebaran dan sejumlah hari libur di akhir pekan.
Berdasarkan catatan itu, menurut Lestari, menjelang akhir tahun para pemangku kepentingan dan semua pihak harus mempersiapkan diri dalam menghadapi potensi pergerakan orang di masa liburan.
Rerie, sapaan akrab Lestari menilai, sejumlah strategi yang diterapkan pemerintah seperti merevisi sejumlah hari libur, untuk menghindari terjadinya pergerakan orang yang masif, cukup tepat.
Rerie berharap para pamangku kepentingan di daerah juga meningkatkan kemampuan dalam menerapkan mekanisme pengendalian pergerakan orang secara masif, agar dapat mengantisipasi potensi penyebaran COVID-19 di wilayahnya. ***
Pewarta : Zaenal
Editor : Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Kemenkum Jateng ikuti pembukaan kegiatan percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
09 December 2025 6:48 WIB
Pemkab Batang wujudkan program layanan adminduk Rp0,0 kilometer pada kegiatan Sambang Desa
15 November 2025 19:34 WIB
Kemenag Surakarta gelar sejumlah kegiatan pada peringatan Hari Santri 2025
22 October 2025 19:36 WIB
PMI Temanggung gelar kegiatan pelatihan mitigasi bencana berbasis masyarakat
21 October 2025 15:18 WIB
Komunitas Pajero Solo Raya aktif pada gerakan sosial hingga usia ke-8 tahun
19 October 2025 13:47 WIB
Bupati Banyumas: Kegiatan Gebyar Pendidikan Non-Formal dukung penanganan ATS
15 October 2025 12:56 WIB
Terpopuler - Kesehatan
Lihat Juga
Tim Pengabdian KESMAS UMS gandeng Puskesmas Gilingan cegah anemia ibu hamil lewat ANECMA
18 December 2025 19:27 WIB
Mahasiswa Fisioterapi UMS implementasikan layanan kesehatan berbasis komunitas
09 December 2025 21:46 WIB
PMI Solo pastikan stok darah aman, ajak warga donor untuk bantu korban bencana
09 December 2025 14:23 WIB