Pemkab Banyumas harapkan Forkom BKK hilangkan egosektoral antarsekolah
Rabu, 3 November 2021 17:28 WIB
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Banyumas Purwadi Santosa saat mengukuhkan Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2021-2024 di Aula Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas, Rabu (3/11/2021). ANTARA/Sumarwoto
Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengharapkan Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus (Forkom BKK) dapat menghilangkan egosektoral antarsekolah khususnya dalam penyediaan informasi bursa kerja di sekolah menengah kejuruan (SMK) maupun perguruan tinggi.
"BKK itu kan suatu lembaga yang sudah lama mapan, yaitu Bursa Kerja Khusus yang mengomunikasikan anak-anak yang mau lulus dengan dunia industri dan dunia usaha. Tetapi dengan dibentuknya forum ini, mudah-mudahan mereka sinergi, tidak egosektoral," kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Banyumas Purwadi Santosa di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.
Ia mengatakan hal itu usai Pengukuhan Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2021-2024 di Aula Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinnakerkop UKM) Kabupaten Banyumas.
Dia pun mencontohkan ketika di SMK Negeri 2 Purwokerto ada tes dari salah satu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sebanyak 300 orang, sedangkan siswa yang akan lulus dari sekolah itu hanya 100 orang.
Dengan demikian, kata dia, sehingga sisa kuota yang 200 orang bisa dialihkan ke sekolah lain agar siswanya yang akan segera lulus bisa mengikuti tes tersebut.
"Keberadaan BKK ini efektif sekali. Dulu waktu saya masih di Dinas Pendidikan, di SMK Negeri 2 Purwokerto itu kalau ada tes (dari perusahaan), pesertanya bisa selapangan. Yang melaksanakan tes langsung dari manajemen perusahaan, kadang menggunakan konsultan," kata dia yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
Bahkan, kata dia, siswa yang mengikuti tes tersebut tidak hanya diikuti oleh siswa SMK Negeri 2 Purwokerto, juga dari sekolah lainnya.
"Dengan adanya forum ini, harapannya lebih dari itu. Mudah-mudahan angka pengangguran di Banyumas terus berkurang," kata Purwadi.
Sementara itu, Kepala Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas Joko Wiyono mengatakan pembentukan Forkom BKK ditujukan untuk menyinergikan dan menghubungkan antar-BKK yang ada di SMK.
Menurut dia, hal itu dilakukan agar terjalin satu bentuk informasi dan komunikasi tentang peluang bagi tamatan atau lulusan yang dibutuhkan dunia kerja.
"Semuanya berbicara tentang bagaimana (lulusan dari) Banyumas bisa mengisi semua formasi yang ada di lapangan kerja itu," katanya menjelaskan.
Ia mengatakan berdasarkan data jumlah pemohon kartu kuning (AK-1) per Oktober 2021, pencari kerja di Kabupaten Banyumas mencapai 11.432 orang, 5.432 orang di antaranya telah tersalurkan.
Dengan demikian, kata dia, hadirnya Forkom BKK tersebut diharapkan dapat menjadi jawaban sementara dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Banyumas.
"Angka pengangguran terbuka di Banyumas sejak adanya pandemi COVID-19 mengalami kenaikan. Saat ini ada sekitar 24.500 orang," katanya.
Joko mengatakan jumlah SMK di Banyumas yang telah tergabung dalam Forkom BKK sebanyak 91 sekolah negeri maupun swasta, sedangkan perguruan tingginya untuk sementara terdiri atas Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).
"Ada beberapa PTS (perguruan tinggi swasta) lain yang akan segera menyusul," kata Joko menegaskan.
"BKK itu kan suatu lembaga yang sudah lama mapan, yaitu Bursa Kerja Khusus yang mengomunikasikan anak-anak yang mau lulus dengan dunia industri dan dunia usaha. Tetapi dengan dibentuknya forum ini, mudah-mudahan mereka sinergi, tidak egosektoral," kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Banyumas Purwadi Santosa di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.
Ia mengatakan hal itu usai Pengukuhan Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2021-2024 di Aula Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinnakerkop UKM) Kabupaten Banyumas.
Dia pun mencontohkan ketika di SMK Negeri 2 Purwokerto ada tes dari salah satu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sebanyak 300 orang, sedangkan siswa yang akan lulus dari sekolah itu hanya 100 orang.
Dengan demikian, kata dia, sehingga sisa kuota yang 200 orang bisa dialihkan ke sekolah lain agar siswanya yang akan segera lulus bisa mengikuti tes tersebut.
"Keberadaan BKK ini efektif sekali. Dulu waktu saya masih di Dinas Pendidikan, di SMK Negeri 2 Purwokerto itu kalau ada tes (dari perusahaan), pesertanya bisa selapangan. Yang melaksanakan tes langsung dari manajemen perusahaan, kadang menggunakan konsultan," kata dia yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
Bahkan, kata dia, siswa yang mengikuti tes tersebut tidak hanya diikuti oleh siswa SMK Negeri 2 Purwokerto, juga dari sekolah lainnya.
"Dengan adanya forum ini, harapannya lebih dari itu. Mudah-mudahan angka pengangguran di Banyumas terus berkurang," kata Purwadi.
Sementara itu, Kepala Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas Joko Wiyono mengatakan pembentukan Forkom BKK ditujukan untuk menyinergikan dan menghubungkan antar-BKK yang ada di SMK.
Menurut dia, hal itu dilakukan agar terjalin satu bentuk informasi dan komunikasi tentang peluang bagi tamatan atau lulusan yang dibutuhkan dunia kerja.
"Semuanya berbicara tentang bagaimana (lulusan dari) Banyumas bisa mengisi semua formasi yang ada di lapangan kerja itu," katanya menjelaskan.
Ia mengatakan berdasarkan data jumlah pemohon kartu kuning (AK-1) per Oktober 2021, pencari kerja di Kabupaten Banyumas mencapai 11.432 orang, 5.432 orang di antaranya telah tersalurkan.
Dengan demikian, kata dia, hadirnya Forkom BKK tersebut diharapkan dapat menjadi jawaban sementara dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Banyumas.
"Angka pengangguran terbuka di Banyumas sejak adanya pandemi COVID-19 mengalami kenaikan. Saat ini ada sekitar 24.500 orang," katanya.
Joko mengatakan jumlah SMK di Banyumas yang telah tergabung dalam Forkom BKK sebanyak 91 sekolah negeri maupun swasta, sedangkan perguruan tingginya untuk sementara terdiri atas Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).
"Ada beberapa PTS (perguruan tinggi swasta) lain yang akan segera menyusul," kata Joko menegaskan.
Pewarta : Sumarwoto
Editor : Mugiyanto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
CSR, BPR BKK Purwodadi daftarkan 2.000 pekerja rentan ke BPJAMSOSTEK
24 October 2022 14:21 WIB, 2022
Salurkan kredit fiktif, mantan pimpinan cabang BKK di Kendal dihukum setahun penjara
16 August 2022 14:44 WIB, 2022
Penyelesaian masalah nasabah BKK Pringsurat, ini dukungan DPRD Kabupaten Temanggung
14 July 2022 15:34 WIB, 2022
Kisruh BKK Pringsurat Temanggung, ratusan nasabah tuntut pencairan dana
13 July 2022 23:28 WIB, 2022
Bupati Wonosobo berharap BPR BKK bisa intervensi perekonomian daerah
03 February 2022 14:36 WIB, 2022