Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah tidak sinkron yakni terlihat dari eksekusi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum optimal.

“Efektivitas dorongan kebijakan APBN dan daerah (APBD) belum sinkron. Pusat mendorong namun daerah justru berhenti. Ini dampak ke perekonomian tidak optimal,” katanya dalam Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) 2021 di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani menyebutkan realisasi belanja APBD per akhir November baru mencapai 59,62 persen atau Rp730,13 triliun dari pagu Rp1.224,74 triliun padahal hanya tersisa sekitar 1,5 bulan menuju penutupan anggaran pada 24 Desember 2021.



Ia mengatakan hal ini menyebabkan seluruh pemerintah daerah justru mengalami surplus Rp111,5 triliun karena pendapatan mereka lebih besar daripada belanjanya.

Menurutnya, situasi ini berbanding terbalik dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit 3,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Oktober 2021 atau mencapai Rp548,9 triliun.

“Ini artinya pemerintah pusat mendorong pemulihan dengan countercylical defisit Rp540 triliun namun daerah justru menahan belanja,” tegasnya.



Ia menegaskan hal tersebut menjadi suatu evaluasi yang harus terus dipantau mengingat instrumen pemulihannya telah ada yakni APBN dan APBD namun eksekusinya masih belum optimal.

Sri Mulyani pun mengingatkan belum optimalnya dan sinkronnya upaya pemerintah pusat dan daerah akan mengurangi daya pemulihan ekonomi dan efektivitasnya dalam memperbaiki kondisi masyarakat.

“Jadi ini advice yang harus terus diberikan dan di empower ke pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga,” ujarnya.