Gibran-Bima Arya kompak pilih pilkada langsung libatkan masyarakat
Rabu, 12 Oktober 2022 20:54 WIB
Bima Arya (kanan) dan Gibran Rakabuming saat berada di Loji Gandrung Solo, Rabu (12/10/2022). ANTARA/Aris Wasita
Solo (ANTARA) - Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto kompak pilih pilkada langsung dengan melibatkan masyarakat menyusul munculnya wacana pilkada lewat DPRD.
"(Wacana pilkada lewat DPRD) kan belum pasti juga, nanti saja kalau sudah pasti," kata Gibran di Solo, Rabu.
Meski demikian, jika disuruh memilih maka dia lebih suka dipilih langsung oleh warga karena yang menilai kinerja seorang kepala daerah adalah warga.
"Kalau suka sama saya ya dipilih, kalau tidak suka ya tidak dipilih. Ikut regulasi yang ada saja, kalau sekarang sudah cukup baik, cukup 'fair', dan cukup transparan," katanya.
Sementara itu, Bima Arya mengatakan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan langkah mundur.
"Esensi demokrasi itu partisipasi, kalau partisipasi dibatasi itu bukan demokrasi. Dan yang diperlukan kita adalah perbaikan dan penyempurnaan, bukan pembatalan," katanya.
Ia mengatakan saat ini proses perbaikan dan penyempurnaan sudah terjadi dan berjalan cukup baik, di antaranya melalui aturan masa kampanye dan pilkada serentak untuk meminimalkan kebutuhan anggaran.
"Itu sudah dilakukan, sudah 'on the track', bukan malah balik lagi karena itu langkah mundur. Nanti malah jadi oligarki. Berpusat pada politik yang ditentukan oleh elite, nggak (tidak setuju)," katanya.
Ia memastikan tidak ada kepala daerah yang setuju dengan wacana tersebut.
"Saya kira Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) nggak setuju, ini langkah mundur," katanya.
"(Wacana pilkada lewat DPRD) kan belum pasti juga, nanti saja kalau sudah pasti," kata Gibran di Solo, Rabu.
Meski demikian, jika disuruh memilih maka dia lebih suka dipilih langsung oleh warga karena yang menilai kinerja seorang kepala daerah adalah warga.
"Kalau suka sama saya ya dipilih, kalau tidak suka ya tidak dipilih. Ikut regulasi yang ada saja, kalau sekarang sudah cukup baik, cukup 'fair', dan cukup transparan," katanya.
Sementara itu, Bima Arya mengatakan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan langkah mundur.
"Esensi demokrasi itu partisipasi, kalau partisipasi dibatasi itu bukan demokrasi. Dan yang diperlukan kita adalah perbaikan dan penyempurnaan, bukan pembatalan," katanya.
Ia mengatakan saat ini proses perbaikan dan penyempurnaan sudah terjadi dan berjalan cukup baik, di antaranya melalui aturan masa kampanye dan pilkada serentak untuk meminimalkan kebutuhan anggaran.
"Itu sudah dilakukan, sudah 'on the track', bukan malah balik lagi karena itu langkah mundur. Nanti malah jadi oligarki. Berpusat pada politik yang ditentukan oleh elite, nggak (tidak setuju)," katanya.
Ia memastikan tidak ada kepala daerah yang setuju dengan wacana tersebut.
"Saya kira Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) nggak setuju, ini langkah mundur," katanya.
Pewarta : Aris Wasita
Editor : Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
13.394 keluarga di Solo mulai cairkan BLTS Kesra Rp900 ribu di Kantor Pos
27 November 2025 14:54 WIB
Mahasiswa Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata belajar langsung dari industri dan praktisi
03 October 2025 12:25 WIB
Menteri ESDM dan Direksi PLN tinjau langsung bantuan pasang baru listrik gratis
19 July 2025 22:37 WIB