Semarang (ANTARA) - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyebutkan capaian program pengangkatan satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hampir tercapai separuhnya.

"Sebenarnya yang baru terekrut resmi 300-400 an (ribu, red.). Masihlah sekitar 500 ribu kekurangannya," kata Ketua Umum PB PGRI Prof. Unifah Rosyidi, di Semarang, Minggu.

Hal tersebut disampaikan Unifah di sela Konferensi Kerja Provinsi IV PGRI Jateng Masa Bakti XXII yang berlangsung di Universitas PGRI Semarang (Upgris).

Unifah menjelaskan, program satu juta guru sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama mengenai pembukaan formasi bagi guru PPPK.

"Tapi, waktu HUT PGRI kemarin (Ke-77), Mendikbud di sini (Semarang, red.) dengan Presiden Joko Widodo, menyatakan jika satu juga enggak selesai maka akan diambil alih di pusat," katanya.

Sebagai orgasisasi yang menaungi profesi guru, kata dia, PGRI berkomitmen untuk mengawal dan mengingatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem untuk konsisten merealisasikannya.

"Tugas kami di organisasi mengawal dan mengingatkan beliau (Mendikbud, red.) untuk konsisten dengan statemen itu," kata Unifah.

Selama ini, kata dia, PGRI di daerah juga terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk menuntaskan program satu juta guru PPPK tersebut.

"PGRI di daerah, misalnya Jateng berkomunikasi dengan gubernur, PGRI kabupaten/kota berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Dengan dialog-dialog," ujarnya mengakiri penjelasannya.

Sementara itu, Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi menambahkan, jumlah guru yang sudah direkrut sebagai PPPK saat ini baru sekitar 300 ribu, dan tahun ini mungkin bertambah menjadi 500 ribu.

"Sisanya masih 500 ribuan. Ya, jumlah yang banyak. Untuk Jateng, terutama SMA dan SMK yang agak berat. Formasinya hampir terpenuhi, namun jumlah yang (memenuhi) PG (passing grade) banyak," kata mantan Rektor Upgris tersebut.