Kajati: Penegak hukum harus berhati nurani tangani pecandu narkoba
Jumat, 27 Oktober 2023 6:00 WIB
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah I Made Suarnawan bersama Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu mengecek ruang Balai Rehabilitasi Adhyaksa di RSUD Wongaonegoro Semarang, Kamis. (ANTARA/I.C. Senjaya)
Semarang (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah I Made Suarnawan mengatakan aparat penegak hukum harus menggunakan hati nurani dalam menangani pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.
Menurut Suarnawan saat meresmikan Balai Rehabilitasi Adhyaksa di RSUD Wongsonegoro Semarang, Kamis, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengamanatkan jika korban penyalahgunaan atau pecandu narkoba harus menjalani rehabilitasi.
"Perlu hati nurani penegak hukum. Kalau memenuhi syarat jangan dipaksakan untuk tidak direhabilitasi," katanya.
Ia meminta jaksa penuntut umum untuk harus benar-benar melaksanakan amanat undang-undang tersebut.
"Masuk tempat rehabilitasi nanti akan diobati," tambahnya.
Menurut dia, pecandu atau penyalahguna narkoba yang seharusnya direhabilitasi namun justru dijebloskan ke dalam penjara justru akan merugikan.
Ia menuturkan kapasitas rutan akan semakin penuh dan memakan lebih banyak anggaran negara.
Suarnawan mengapresiasi keterlibatan Pemerintah Kota Semarang dalam terwujudnya balai rehabilitasi
Sementara Wali Kota Semarang Hevearita G.Rahayu mengatakan pembuatan balai rehabilitasi ini merupakan kebutuhan mendesak untuk memerangi narkoba.
Balai rehabilitasi tersebut terletak di Lantai 1 RSUD Wongsonegoro dan dilengkapi dengan tiga kamar serta berbagai fasilitas lainnya.
Balai rehabilitasi yang dikerjasamakan dengan kejaksaan itu, lanjut dua, memang kebutuhan mendesak untuk memerangi narkoba.
"Para pemakai narkoba ini harus disadarkan melalui pusat rehabilitasi ini," katanya.
Menurut Suarnawan saat meresmikan Balai Rehabilitasi Adhyaksa di RSUD Wongsonegoro Semarang, Kamis, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengamanatkan jika korban penyalahgunaan atau pecandu narkoba harus menjalani rehabilitasi.
"Perlu hati nurani penegak hukum. Kalau memenuhi syarat jangan dipaksakan untuk tidak direhabilitasi," katanya.
Ia meminta jaksa penuntut umum untuk harus benar-benar melaksanakan amanat undang-undang tersebut.
"Masuk tempat rehabilitasi nanti akan diobati," tambahnya.
Menurut dia, pecandu atau penyalahguna narkoba yang seharusnya direhabilitasi namun justru dijebloskan ke dalam penjara justru akan merugikan.
Ia menuturkan kapasitas rutan akan semakin penuh dan memakan lebih banyak anggaran negara.
Suarnawan mengapresiasi keterlibatan Pemerintah Kota Semarang dalam terwujudnya balai rehabilitasi
Sementara Wali Kota Semarang Hevearita G.Rahayu mengatakan pembuatan balai rehabilitasi ini merupakan kebutuhan mendesak untuk memerangi narkoba.
Balai rehabilitasi tersebut terletak di Lantai 1 RSUD Wongsonegoro dan dilengkapi dengan tiga kamar serta berbagai fasilitas lainnya.
Balai rehabilitasi yang dikerjasamakan dengan kejaksaan itu, lanjut dua, memang kebutuhan mendesak untuk memerangi narkoba.
"Para pemakai narkoba ini harus disadarkan melalui pusat rehabilitasi ini," katanya.
Pewarta : Immanuel Citra Senjaya
Editor : Teguh Imam Wibowo
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Pemkot Pekalongan perluas kerja sama industri untuk serap tenaga kerja lokal
03 November 2025 17:00 WIB
Terpopuler - Kesehatan
Lihat Juga
Tim Pengabdian KESMAS UMS gandeng Puskesmas Gilingan cegah anemia ibu hamil lewat ANECMA
18 December 2025 19:27 WIB
Mahasiswa Fisioterapi UMS implementasikan layanan kesehatan berbasis komunitas
09 December 2025 21:46 WIB
PMI Solo pastikan stok darah aman, ajak warga donor untuk bantu korban bencana
09 December 2025 14:23 WIB