Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyebutkan inventarisasi tanah bengkok kelurahan dan kecamatan yang menjadi aset Pemerintah Kota Semarang untuk dikerjasamakan dengan petani sudah hampir rampung.

"(Inventarisasi lahan bengkok) Ini sudah mau selesai karena (kerja sama) akan dimulai tahun depan," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, di Semarang, Senin.

Diakuinya, banyak lahan bengkok kelurahan dan kecamatan yang tersebar di berbagai wilayah selama ini belum termanfaatkan secara maksimal meskipun ada yang bersebelahan dengan areal persawahan.

Menurut dia, masyarakat yang merupakan petani sekitar sebenarnya mau menggarap bengkok lahan tersebut, tetapi karena sistemnya sewa sehingga mereka keberatan karena mahal.

Di sisi lain, kata dia, lahan tersebut tidak laku ketika akan disewakan, mengingat lokasinya yang tidak strategis, misalnya berada di dalam atau pinggir sungai.

"Contoh di daerah Cepoko, aset Pemkot Semarang berupa bengkok tapi enggak laku (disewakan). Saya tanya (petani) kenapa enggak ditanami? Mereka bilang mahal karena sewa. Kalau sistem bagi hal kan beda," katanya.

Karena itu, kata dia, Pemkot Semarang tengah menginventarisasi seluruh aset bengkok kelurahan dan kecamatan untuk bisa dikerjasamakan dengan petani sekitar melalui mekanisme bagi hasil.

Untuk bisa dikerjasamakan dengan petani, Ita mengatakan status lahan tersebut harus dialihkan menjadi aset di bawah pengelolaan Dinas Pertanian Kota Semarang.

"Saya targetkan (inventarisasi) tahun ini selesai. Tahun depan, mudah-mudahan sudah mulai hujan, sudah musim tanam, jadi bisa (mulai ditanami)," katanya.

Nantinya, kata dia, lahan-lahan bengkok tersebut bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan Kota Semarang, terutama ketika terjadi kenaikan harga komoditas pangan seperti sekarang.

Bahkan, petani juga akan didorong untuk bisa menyesuaikan pola tanam dengan jenis komoditas, termasuk di luar padi ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan.

"Bisa dilakukan dengan menanam di luar (selain) padi. Kalau musim kemarau seperti ini kan susah, padi butuh air. Bisa dialihkan untuk menanam palawija, misalnya," katanya.


 
Baca juga: PN Semarang mengeksekusi 40 ruko di atas tanah PT KAI