Semarang (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof Unifah Rosyidi menegaskan bahwa netralitas PGRI dalam politik praktis menjelang pesta demokrasi tidak perlu diragukan.

"PGRI, insya Allah netral dan independen. Jangan tanya itu (netralitas) karena ada dalam AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) kami," katanya, di Semarang, Sabtu.

Hal tersebut disampaikan saat Puncak Peringatan HUT Ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) Tingkat Jawa Tengah 2023 yang berlangsung di Universitas PGRI Semarang (Upgris).

Di dalam AD/ART PGRI, kata dia, disebutkan bahwa PGRI bersikap independen, unitaristik, dan nonpartisan sehingga menegaskan netralitas PGRI yang tidak berafiliasi pada satu kelompok politik tertentu.

"Jadi dalam AD/ADRT kami disebut independen, kemudian unitaristik. Unitaristik ini bahasa lalu, sekarang inklusif. Lalu, satu lagi nonpartisan. Kami tidak berafiliasi pada satu kelompok tertentu," katanya.

Namun, diakuinya bahwa ada anggota PGRI yang maju ke kancah perpolitikan, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Menurut dia, anggota PGRI memang diperbolehkan maju ke kancah perpolitikan, tetapi sebagai pribadi, dan ketika nantinya sudah terpilih harus mundur dari kepengurusan PGRI.

"Kalau itu (anggota PGRI 'nyalon') memang kami beri kesempatan, silakan maju. Karena itu karier, sama seperti yang lain mau berkarier di birokrasi, atau kayak sama hanya akademisi dan pergerakan," katanya.

Ia mengingatkan bahwa setiap anggota PGRI yang maju dalam kancah Pemilu 2024 membawa dirinya secara pribadi, dan bukan membawa nama organisasi sehingga tidak perlu dipersoalkan.

"Kalau (membawa) organisasi sudah tertulis dalam AD/ART PGRI. Jadi, jangan pernah ragukan netralitas PGRI," kata Guru Besar Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu.