Purwokerto (ANTARA) - Calon Bupati (Cabup) Banyumas Sadewo Tri Lastiono menjanjikan kolaborasi dalam pengembangan iklim bisnis lokal, salah satunya dengan menggandeng Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC Hipmi) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

"Dalam diskusi yang digelar tadi malam (22/10), saya mengapresiasi potensi besar yang dimiliki Hipmi sehingga saya siap untuk bekerja sama," kata Sadewo di Purwokerto, Banyumas, Rabu.

Menurut dia, Hipmi memiliki peran strategis dalam pengelolaan aset, kolaborasi bisnis, dan pemanfaatan fasilitas yang diperlukan.

Terkait dengan hal itu, dia optimistis dengan dukungan HIPMI, pengembangan bisnis di Banyumas dapat secara lebih kompetitif.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan asosiasi pengusaha penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintahan ke depan perlu berkolaborasi erat dengan asosiasi pengusaha yang memiliki visi positif untuk memajukan Banyumas.

Dengan demikian, lanjut dia, berbagai permasalahan yang ada di Banyumas bisa diselesaikan bersama-sama.

Sementara itu, Ketua Umum BPC Hipmi Banyumas Hendy Wahyu Saputra mengatakan bahwa pihaknya siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak demi menciptakan peluang bisnis yang lebih luas di Banyumas.

"Hipmi memiliki potensi besar dengan ratusan anggota, puluhan ribu karyawan, dan jenis usaha yang beragam. Kami siap mendukung kemajuan bisnis di Banyumas," katanya menegaskan.

Hendy mengatakan bahwa Banyumas ke depan harus dipimpin oleh sosok yang tegas dan berkarakter. Namun, yang bersangkutan selalu berpihak pada kepentingan rakyat.

Pilkada Banyumas 2024 yang dijadwalkan pada tanggal 27 November mendatang hanya diikuti satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti.

Berdasarkan hasil pengundian yang dilakukan KPU Kabupaten Banyumas, pasangan Sadewo-Lintarti mendapatkan nomor urut 1, sedangkan nomor urut 2 merupakan kolom/kotak kosong.


Baca juga: Pemkab Banyumas terima apresiasi nasional pengelolaan pangan