Bawaslu Magelang temukan pemasangan APK di pagar sekolah
Minggu, 27 Oktober 2024 15:55 WIB
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M. Habib Shaleh menyampaikan keterangan pers di Magelang, Minggu (27/10/2024). ANTARA/Heru Suyitno
Magelang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menemukan pemasangan alat peraga kampanye (APK) di pagar sekolah.
"Kemarin sempat ada pelanggaran di Kajoran, APK dipasang di tempat pendidikan, kita minta panwascam untuk komunikasi dengan PPK dan sudah dilepas," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M. Habib Shaleh, di Magelang, Minggu.
Ia menuturkan APK tersebut difasilitasi oleh KPU Kabupaten Magelang.
Habib menyampaikan aturannya sudah jelas, banner itu harus dipasang menggunakan bambu ternyata di Kajoran itu dipasang di pagar sekolah.
"Kemudian semalam juga saya terima komplain dari warga bahwa APK dipasang di tembok warga tanpa izin dari pemilik, sehingga kemudian mereka kita minta untuk komunikasi dengan panwascam dan nanti segera ditindaklanjuti dengan teman-teman PPK," katanya.
Ia menyampaikan pasang APK di rumah atau di pagar warga boleh dilakukan sepanjang ada izin dari pemilik, kalau tidak ada izin warga kemudian komplain sah.
"Maka tugas kami mediasi, agar bisa warga memberikan izin kalau tidak ya digeser kan simpel itu. Kalau warga menolak, prosedurnya kami akan komunikasi, kalau Bawaslu ke KPU, panwascam ke PPK untuk segera memindah atau menggeser," katanya.
Ia mengatakan terkait surat suara Pilkada 2024 sejak awal Bawaslu ikut melakukan pengawasan, mulai dari proses desain, komunikasi dengan pasangan calon sampai dengan percetakannya terlibat langsung melakukan pengawasan.
"Kita kemarin juga ikut mengecek ke lokasi percetakan termasuk ketika kemarin malam sampai di sini kita juga ikut mengawasi proses kedatangan, tinggal nanti bagaimana proses sortir dan lipat," katanya.
Baca juga: Bawaslu Blora ajak media awasi Pilkada serentak 2024
"Kemarin sempat ada pelanggaran di Kajoran, APK dipasang di tempat pendidikan, kita minta panwascam untuk komunikasi dengan PPK dan sudah dilepas," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M. Habib Shaleh, di Magelang, Minggu.
Ia menuturkan APK tersebut difasilitasi oleh KPU Kabupaten Magelang.
Habib menyampaikan aturannya sudah jelas, banner itu harus dipasang menggunakan bambu ternyata di Kajoran itu dipasang di pagar sekolah.
"Kemudian semalam juga saya terima komplain dari warga bahwa APK dipasang di tembok warga tanpa izin dari pemilik, sehingga kemudian mereka kita minta untuk komunikasi dengan panwascam dan nanti segera ditindaklanjuti dengan teman-teman PPK," katanya.
Ia menyampaikan pasang APK di rumah atau di pagar warga boleh dilakukan sepanjang ada izin dari pemilik, kalau tidak ada izin warga kemudian komplain sah.
"Maka tugas kami mediasi, agar bisa warga memberikan izin kalau tidak ya digeser kan simpel itu. Kalau warga menolak, prosedurnya kami akan komunikasi, kalau Bawaslu ke KPU, panwascam ke PPK untuk segera memindah atau menggeser," katanya.
Ia mengatakan terkait surat suara Pilkada 2024 sejak awal Bawaslu ikut melakukan pengawasan, mulai dari proses desain, komunikasi dengan pasangan calon sampai dengan percetakannya terlibat langsung melakukan pengawasan.
"Kita kemarin juga ikut mengecek ke lokasi percetakan termasuk ketika kemarin malam sampai di sini kita juga ikut mengawasi proses kedatangan, tinggal nanti bagaimana proses sortir dan lipat," katanya.
Baca juga: Bawaslu Blora ajak media awasi Pilkada serentak 2024
Pewarta : Heru Suyitno
Editor : Edhy Susilo
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Koalisi PDIP - Gerindra menangkan pilkada di sejumlah kabupaten/kota di Jateng
11 December 2024 9:58 WIB
Pemkab Batang kenalkan objek wisata dan produk UMKM ke PKK Kabupaten Grobogan
04 December 2024 20:19 WIB