Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang responsif dan berdampak langsung pada publik dalam program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan.
Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa program 100 hari kerja ini menjadi langkah awal dalam mengimplementasikan agenda strategis dengan fokus utama pada sembilan program prioritas.
"Kami ingin program 100 hari ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami tidak ingin membuat program yang sulit untuk dipenuhi atau dijalankan karena program tersebut sudah pertimbangkan baik waktu dan kemampuan anggaran," katanya.
Sembilan program prioritas dalam 100 hari kerja tersebut, yaitu infrastruktur jalan, kali bersih, pengurangan kawasan kumuh, serta peningkatan kenyamanan perkotaan dan pengelolaan sampah.
Selain itu, operasionalisasi Pasar Banjarsari, kesehatan dan posyandu, peningkatan silaturahmi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat, penanganan anak tidak sekolah (ATS), serta peningkatan daya tarik wisata.
Program 100 hari kerja tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah kota untuk membangun daerah berdasarkan visinya yang diusung Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan bersama Wakil Wali Kota Balqis Diab.
Untuk program infrastruktur jalan, kata dia, akan dilaksanakan melalui peningkatan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro. Selain itu, mengupayakan respons cepat terhadap pengaduan kerusakan jalan kota sedang pada program Kali Bersih, pihaknya akan melaksanakan penanganan enceng gondok di Kali Bremi.
Untuk pengurangan kawasan kumuh, pihaknya akan melaksanakan pengurangan genangan di Kampung Baru dan kawasan di belakang Universitas Pekalongan dan perbaikan 63 unit jamban keluarga di Kampung Bugisan, perbaikan dan peningkatan jalan lingkungan, perbaikan dan peningkatan prasarana, serta sarana umum perumahan.
Selanjutnya, untuk operasionalisasi Pasar Banjarsari, lanjut dia, akan ditandai dengan pemindahan pedagang dari pasar darurat Sorogenen dan Jalan Pati Unus.
"Hal yang sama kami lakukan untuk peningkatan sembilan program lainnya," katanya.
Baca juga: Pemkot Pekalongan terima anggaran DBHCHT 2025 Rp21,5 miliar