Solo (ANTARA) - Kementerian Sosial melibatkan perguruan tinggi pada program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
"Memang kami diperintahkan Pak Presiden untuk berjuang agar kemiskinan ekstrem maksimal tahun 2026 bisa diselesaikan," kata Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono pada acara Inagurasi dan Ramah Tamah Alumni Universitas Sebelas Maret (UNS) di Solo, Jawa Tengah, Senin.
Ia mengatakan jumlah kemiskinan ekstrem di Indonesia sampai saat ini mencapai 3.170.000 atau 1,13 persen dari seluruh masyarakat di Indonesia. Sedangkan angka kemiskinan sampai dengan saat ini masih 24 juta atau 8,57 persen dari total penduduk.
Menyikapi kondisi tersebut, dikatakannya, Kementerian Sosial mencari model dengan tujuan pengentasan kemiskinan.
"Kalau sebelumnya hanya fokus di perlindungan dan jaminan sosial, dalam bentuk pemberian program dan bansos, besok kami berjuang agar keluarga penerima manfaat dan penerima manfaat yang lain bisa kami berdayakan agar mereka bisa menjadi masyarakat yang mandiri dan produktif," katanya.
Dengan demikian, katanya, masyarakat miskin tidak terus-menerus menunggu bantuan sosial dari pemerintah.
"Harapannya mereka bisa mandiri. Kementerian Sosial programnya mendorong agar masyarakat bisa berdaya, bisa mandiri, produktif, dan punya penghasilan sendiri dengan program pemberdayaan," katanya.
Meski demikian, Kementerian Sosial tidak bisa sendirian dalam menjalankan program tersebut.
"Maka kami mengajak kementerian lain, swasta, termasuk kampus. Beberapa hari lalu di Bandung sudah MoU dengan sembilan kampus untuk bekerja sama dalam program pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem," katanya.
Sebelumnya, tepatnya di Jawa Timur pihaknya juga sudah melakukan konsolidasi terkait program serupa dan di Jawa Tengah harapannya ada kerja sama antara Kemensos dan kampus.
"Kami harap kampus saya sendiri, kampus UNS bisa menjadi pelopor dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan," katanya.
Selain UNS, pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan rektor Undip, Unsoed, dan UIN Pekalongan.
"Mereka siap mendukung dan tinggal tunggu waktu ketemu untuk MoU. Pada prinsipnya kami ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Rektor UNS Hartono mengatakan siap mendukung program tersebut.
"Tadi sudah kami diskusikan secara internal, kami siap kerja sama dalam rangka pengentasan kemiskinan," katanya.