Semarang (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah Sumanto menegaskan bahwa peran Balai-Balai Pertanian, Peternakan, dan Perikanan merupakan salah satu kunci dalam mendukung ketahanan pangan.
"Keberadaan balai menjadi kunci terciptanya bibit unggul yang bisa dikembangkan masyarakat," katanya, di Semarang, Kamis.
Namun, ia menyayangkan karena banyak Balai-Balai Pertanian, Peternakan, dan Perikanan yang kondisinya tidak terurus dan ada yang sampai mangkrak.
"Balai-Balai Pertanian, Peternakan, dan Perikanan kita sudah ada sejak zaman Belanda, tapi kondisinya banyak yang mangkrak. Padahal kalau mau ketahanan pangan berhasil, harus dikuatkan balainya," katanya.
Karena fungsi Balai-Balai Pertanian, Peternakan, dan Perikanan belum bisa optimal, kata dia, pendapatan yang dihasilkan juga belum seperti yang diharapkan.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar itu mengungkapkan ada balai yang setiap tahun diberi anggaran Rp25 juta, tetapi hanya bisa menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Rp13 juta.
"Sekitar 60 persen keberhasilan pertanian dan peternakan ada pada bibitnya. Kalau tidak ya kita hanya 'hore-hore' saja, setiap tahun panen raya tapi masih impor," katanya.
Karena itu, ia mendorong Pemprov meningkatkan fungsi Balai-Balai Pertanian, Peternakan, dan Perikanan guna mendukung ketahanan pangan.
Menurut dia, Jika fungsi balai meningkat maka akan mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan.
Ia menambahkan bahwa peningkatan fungsi balai tersebut menjadi kunci majunya pertanian, peternakan, dan perikanan di negara tetangga, seperti Thailand.
Balai tersebut, kata dia, menjadi tempat penelitian dan pengembangan bibit-bibit unggulan tanaman hingga ternak yang nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat dan dikembangbiakkan.
"Sebenarnya banyak masyarakat yang senang beternak dan bertani, tapi banyak yang merugi karena hanya belajar dari Youtube. Balai-balai harusnya mewadahi ini agar masyarakat tidak rugi," katanya.
Ia mengatakan bahwa DPRD Jateng sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) Peningkatan Balai Pertanian, Peternakan, dan Perikanan sebagai dorongan agar balai bekerja secara profesional, namun perda tersebut hingga saat ini belum dieksekusi.
"Balai ini punya sumber daya, ahlinya banyak, dan punya sarana juga. Kami memberi kebebasan dalam mengelola. Nantinya balai bisa jadi BLU (badan layanan umum) seperti rumah sakit. Jadi, bisa berbuat yang terbaik," kata Sumanto.