Semarang (ANTARA) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) membentuk Badan Percepatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan, sebagai badan otonom yang fokus membantu upaya pengentasan kemiskinan di provinsi ini
Ketua PKB Jawa Tengah K.H. Yusuf Chudlori di Semarang, Selasa, mengatakan, pembentukan badan otonom tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga Menko Pemberdayaan Masyarakat.
"Prioritas pembangunan saat ini adalah percepatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan," kata Gus Yusuf
Ia menambahkan badan otonom yang dibentuk tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata PKB untuk mendukung program pemerintah.
Badan Percepatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan PKB Jawa Tengah, kata dia, diketuai oleh Bupati Blora Arief Rohman.
Ia menyebut pengiris badan otonom tersebut juga diisi oleh sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah yang berasal dari PKB.
Menurut dia, penempatan para kepala daerah dalam kepengurusan Badan Percepatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan tersebut karena bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Kepengurusan organisasi ini bisa berkoordinasi untuk membantu Gubernur Jawa Tengah dalam mengatasi masalah kemiskinan," katanya.
Sementara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan tingkat kemiskinan provinsi ini yang mencapai 9,58 persen, dengan pertumbuhan ekonomi 4,4 persen, akan dijabarkan upaya penanganannya.
Kondisi tersebut, kata dia, telah didiskusikan dengan para kepala daerah, termasuk dengan Badan Percepatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan PKB Jawa Tengah
"Melalui koordinasi dengan kabupaten/ kota, akan kita infiltrasi program-program dalam penanganan kemiskinan," katanya.
PKB Jateng bentuk badan otonom bantu pengentasan kemiskinan
Rabu, 19 Maret 2025 8:30 WIB
Ketua PKB Jawa Tengah K.H. Yusuf Chudlori saat melantik pengurus Badan Percepatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan di Semarang, Selasa (18/3/2025). ANTARA/HO-PKB Jateng.
Pewarta : Immanuel Citra Senjaya
Editor : Teguh Imam Wibowo
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Sehari dirilis, Tesla tarik versi baru FSD karena isu perangkat lunak
25 October 2021 9:37 WIB, 2021
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Menteri Hukum Buka Rakor Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025
16 December 2025 8:20 WIB