Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menyebutkan pihaknya masih membutuhkan setidaknya 2.418 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ini bukti keseriusan kami dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh. Tapi kami masih butuh lebih banyak SPPG, karena itu adalah kompartemen penting dalam mendukung Program MBG,” katanya, di Semarang, Kamis
Dari sebanyak 2.753 unit SPPG yang dibutuhkan di 35 kabupaten/kota di Jateng, kata dia, saat ini yang tersedia baru 335 unit dan menempati posisi kedua secara nasional dengan total 335 SPPG aktif.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi di sela rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajaran pemerintah daerah se-Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.
Ia menegaskan komitmennya mengakselerasi realisasi Program MBG, dengan mengoptimalkan peran SPPG di seluruh kabupaten/kota, serta meminta dukungan dari BGN dan pemerintah daerah untuk mempercepat aktivasi unit-unit yang telah terdaftar.
Untuk realisasi penerima manfaat MBG di Jateng baru mencapai 9,8 persen atau 953.912 orang dari total potensi penerima lebih dari 9,6 juta jiwa, yang mencakup siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui.
Wilayah dengan capaian SPPG tertinggi, antara lain Banyumas (32 unit), Blora (21), dan Cilacap (16). Sebaliknya daerah seperti Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara, masih tergolong rendah dan menjadi prioritas intervensi Satgas MBG.
Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Jateng telah menyiapkan 26 aset dengan luas total hampir 280 ribu meter persegi yang bisa dimanfaatkan bersama instansi seperti Polri dan TNI.
"Target SPPG di Jateng harus tercapai. Saat ini baru 335 unit, artinya ada sesuatu yang tersumbat. Maka mumpung seluruh pengemban fungsi ada di sini, mari kita buka penyumbat itu bersama-sama," katanya.
Luthfi juga mengapresiasi daerah yang telah membentuk Satgas MBG sesuai instruksi Mendagri, seperti Kabupaten Jepara.
"Kalau setiap kabupaten/kota sudah punya satgas, maka rentang kendali, koordinasi pusat-daerah, serta problem solving akan lebih mudah. Provinsi juga bisa lebih cepat melakukan intervensi bila diperlukan,” tegasnya.
Sementara itu Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Dadang Hendrayudha menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur Luthfi seraya menegaskan keberadaan BGN kini memiliki payung hukum yang kuat.
Hingga 28 Juli 2025 terdapat 2.378 SPPG aktif di seluruh Indonesia yang melayani 7.436.805 penerima manfaat, dengan estimasi anggaran operasional sebesar Rp111,55 miliar per hari atau Rp2,23 triliun untuk 20 hari pelayanan.
Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno, Wakapolda Jateng, Kasdam IV/Diponegoro, dan Kabinda, 35 kepala maupun wakil kepala daerah se-Jateng, lengkap bersama dandim dan kapolres masing-masing, serta jajaran OPD Provinsi Jateng terkait.
Baca juga: Napi Lapas Semarang dilatih budi daya jamur tiram