"Profesi petani kian tidak menarik karena dukungan dari pihak eksternal, termasuk perbankan, tidak memadai untuk pengembangan usaha mereka," katanya di Semarang, Kamis.

Menurut dia, sekarang ini alokasi kredit petani hanya lima persen dari total 20 persen alokasi kredit usaha kecil menengah dan mikro (UMKM) yang disalurkan perbankan. "Paling tidak seharusnya 10 persen," katanya.

Pernyataan PPNSI tersebut menanggapi penolakan Sekjen Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badarudidn terhadap gagasan pendirian bank pertanian yang secara khusus melayani kebutuhan petani.

"Ini (penolakan) menjadi bukti bahwa Kemenkeu dan Bank Indonesia belum berpihak kepada petani. Pernyataan bahwa bank pertanian tidak penting dari Sekjen Kemenkeu itu memprihatinkan," katanya.

Menurut dia, pejabat yang seharusnya ikut membantu petani justru tidak membela kepentingan mereka dengan kemudahan akses modal untuk usaha pertanian.Ia menyebutkan bahwa bank-bank besar, BRI misalnya, hampir 60 persen uangnya berasal dari orang desa yang rata-rata adalah petani.

"Seharusnya Kemenkeu berpikir bagaimana agar bank pertanian menjadi solusi bagi petani dalam mengatasi permodalan, bukan sebaliknya hanya berorientasi keuntungan dan mengabaikan kepentingan petani," katanya.