Pokja tersebut berada di bawah kendali Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Surakarta diharapkan mampu menampung laporan masyarakat terkait kekurangan program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kata Kepala Bapermas PP PA dan KN Pemkot Surakarta Anung Indro Susanto kepada wartawan di Solo, Kamis.

Ia mengatakan, Pokja tersebut dibentuk mulai tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan. "Ya jadi nanti masyarakat yang mendapati kesalahan pembagian BLSM bisa melaporkan ke sekretariat Pokja," katanya.

Dia mengatakan, pembagian BLSM di Solo rawan menimbulkan resistensi di tingkat masyarakat. Pasalnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah warga miskin di Kota Solo mencapai 44.000 warga, sedangkan kuota penerima BLSM hanya 29.000.

Dikatakan ada selisih sekitar 15.000 warga miskin (yang tidak dapat BLSM,Red). Belum lama ini, kami juga menangkap adanya ketidakpuasan dari masyarakat di beberapa wilayah.

Anung mengatakan Pokja masih sebatas menampung aduan warga. Tindak lanjut aduan pelaksanaan salah satu program pengentasan kemiskinan tersebut, menurutnya, masih belum diputuskan TKPKD.