Menko Polhukam Resmikan KN Kuda Laut
Sabtu, 8 Februari 2014 16:50 WIB
Dokumen foto pekerja galangan kapal meluncurkan KN Kuda Laut 4803 dari galangan PT Batam Expressindo Shipyard, Batam, Jumat (24/1). Kuda Laut 4803 adalah kapal patroli 48 meter seharga Rp58 miliar dan merupakan kapal ketiga dari enam unit yang dipesa
"Kapal patroli memiliki peran penting untuk menunjang tugas Bakorkamla dalam rangka pengamanan wilayah perairan Indonesia," katanya, Sabtu..
KN Kuda Laut 4803 merupakan kapal ukuran 48 meter ketiga milik Bakorkamla. Dua kapal lain Masing-masing KN Bintang Laut 4801 dan KN Singa Laut 4802 sudah terlebih dulu diresmikan.
KN Kuda Laut 4803 bermesin penggerak 3x1.400 HP (marine diesel) dan telah dilakukan uji Hidrodinamik di Laboratorium Hidrodinamik BPPT di kompleks ITS Surabaya pada awal Februari 2013.
Masing-masing kapal tersebut akan ditempatkan di Wilayah Barat (Satgas I Tim Korkamla), Wilayah Tengah (Satgas II Tim Korkamla) dan Wilayah Timur (Satgas III Tim Korkamla).
Ia mengatakan, tuntutan tugas Bakorkamla sangat dinamis, berbagai pelanggaran diperairan Indonesia juga terus terjadi sehingga memebutuhkan kapal-kapal yang tangguh.
"Tugas pengamanan bukan hanya Bakorkamla saja. Instansi lain juga memiliki tugas dan terus menambah armada mereka," kata Djoko.
Djoko mengatakan, pembentukan Bakorkamla beberapa tahun lalu merupakan salah satu jawaban untuk pengamanan perairan Indonesia yang sangat luas dan rawan pelanggaran.
"Setiap satgas-satgas harus diperkuat dengan armada dan personel yang tangguh. Tindakan-tindakan ilegal di depan mata. Semua harus berkoordinasi untuk sama-sama mengamankan wilayah Indonesia di perairan," kata dia.
Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Laksamana Madya Bambang Suwarto mengatakan proses pembangunan kapal dilaksanakan 250 hari kalender mulai dari 25 April 2013 sampai 31 Desember 2013 di PT Batam Expresindo Shipyard, Tanjunguncang.
"Kapal ini sudah menjalani uji dan memiliki sertifikat teknis. Biaya pembangunanya hampir Rp58 miliar," ujarnya menambahkan.
Pewarta : Antaranews
Editor : Antarajateng
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Pasal larangan berbisnis di UU TNI 2004 dihapus atau tidak, ini jawaban Menkopolhukam
17 July 2024 12:05 WIB
Mahfud: Lembaga pendidikan Al Zaytun dibina demi hak konstitusional murid dan santri
18 July 2023 14:14 WIB, 2023
Rektor Unissula dukung pembentukan pansus tuntaskan dugaan TPPU Rp349 triliun
01 April 2023 5:00 WIB, 2023
DPR rapat dengan Mahfud MD bahas transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu
29 March 2023 14:31 WIB, 2023
Terpopuler - Hukum dan Kriminal
Lihat Juga
"Garis Bawahi Ya Hanya kamaludin yang Minta Uang,Patrialis tidak Pernah," kata Basuki
01 February 2017 18:16 WIB, 2017
Pengacara Minta Penyidik Menyelidiki Laporan agar Membongkar Kasus Rekayasa Antasari
01 February 2017 16:25 WIB, 2017