"Revisi KUHP dan KUHAP ini membangun sistem hukum Indonesia yang sudah ketinggalan. Negara asalnya saja sudah tidak lagi mempergunakan," kata Marzuki di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan Indonesia sudah merdeka 68 tahun tapi belum mampu membangun sistem hukum sendiri.

"Seharusnya sebagai bangsa berdaulat kita malu," kata Marzuki.

Ditambahkannya RUU tersebut sejak reformasi sudah disiapkan tapi tidak pernah tuntas.

"KPK sebelumnya pun ikut terlibat dalam penyusunannya," tambah dia.

"Kalau ada beberapa pasal yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi, maka pasal itu seharusnya dituntut untuk direvisi. Bukan membatalkan sama sekali pembahasannya. KPK akan dilibatkan pembahasannya, itu janji Menkumham," katanya.