Ade Komaruddin Kritisi Fenomena Pemungutan Suara

Sabtu, 27 Februari 2016 19:40 WIB

Dokumentasi anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat berdiri menyatakan setuju dengan pengesahan RUU Ormas dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7). RUU Organisasi Masyarakat (ormas) resmi disahkan menjadi UU melalui

Dalam Musyawarah Daerah Soksi Sumatera Utara, di Wisma Benteng Medan, Sabtu, Komaruddin menilai pemungutan suara dalam pemilihan itu salah satu bentuk salah kaprah dalam demokrasi. Indonesia menganut demokrasi Pancasila.

Fenomena yang sebenarnya dinilai kurang baik dalam perkembangan demokrasi tersebut mulai banyak terjadi setelah era reformasi bergulir.

Sesuai dengan substansi, politisi yang kini menjadi ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar itu beranggapan nilai tertingi dalam demokrasi adalah musyawarah-mufakat.

Pemungutan suara merupakan pilihan yang kedua, bahkan terakhir jika musyawarah-mufakat tidak tercapai dalam penerapan demokrasi.

Dalam pengalaman selama ini, selain dapat menyebabkan perpecahan, voting juga membuka peluang besar terjadinya politik uang.

"Itu menjadi pelajaran bahwa demokrasi melalui voting lebih banyak mudharatnya," kata dia.

Ia mengatakan, Partai Golkar menjadi salah satu pihak yang merasakan efek negatif dalam pemberlakuan pemungutan suara itu sehingga menjadi partai politik "paling produktif" menghasilkan parpol baru.

Partai politik pertama yang dilahirkan adalan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, disusul Partai Karya Peduli Bangsa , disusul parpol-parpol lain yang merupakan "alumni" Partai Golkar.