Bakal caleg Gerindra saling menjatuhkan menjelang pileg

Minggu, 6 Mei 2018 20:00 WIB

Kapolrestabes Semarang Kombes Abiyoso Seni Aji bersama Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Sigit Ibunugroho di Semarang, Minggu. (Foto: I.C.Senjaya)

Semarang, Antaranews Jateng - Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Sigit Ibnugroho mengungkapkan adanya upaya saling menjatuhkan di antara bakal calon legislator yang akan bertarung untuk maju dalam Pemilu Legislatif 2019.

"Ada perebutan luar biasa untuk masuk ke daerah pemilihan oleh para bacaleg ini," kata Sigit di Semarang, Minggu.

Hal itu disampaikan Sigit menanggapi beredarnya surat "bodong" yang dibuat oleh panitia seleksi bakal Caleg Partai Gerindra Kota Semarang yang memibta para calon wakil rakyat itu mengajak kader datang ke kegiatan CFD di kawasan Simpang Lima Semarang dengan memakai kaus #2019GantiPresiden.

Ia memastikan surat berlogo Gerindra tersebut palsu, termasuk tanda tangan ketua panitia seleksinya.

"Kami masih telusuri upaya untuk menjatuhkan pansel ini," kata mantan calon Wali Kota Semarang ini.

Menurut dia, pengusutan itu harus dilakukan secara hati-hati sehingga tidak terjadi perselisihan berkepanjangan yang berujung pada perpecahan.

Berkaitan dengan beredarnya informasi tentang aksi kaus #2019GantiPresiden itu, lanjut dia, semuanya merupakan kabar bohong dan telah diluruskan di internal Gerindra.

"Ada pihak-pihak yabg ingin bermain, ingin Semarang memanas di tahun politik ini," katanya.

Sementara itu, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abiyoso Seno aji mengatakan situasi Ibu Kota Jawa Tengah ini sudah aman dan damai.

Ia ingin kondisi keamanan dan ketertiban terus terjaga hingga penyelenggaraan pilkada serentak berakhir.

Berkaitan dengan informasi tentang kedatangan personel Brimob ke Kantor DPC Partai Gerindra Kota Semarang yang sempat dipermasalahkan oleh pengurus partai itu, ia menyebut para anggota polisi itu hanyalah menjalankan tugas patroli rutin.

"Personel Brimob tidak hanya datang ke Kantor Gerindra, tetapi juga partai lain, termasuk penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, serta kediaman para bakal calon kepala daerah," katanya.