Normal baru jadi peluang UMKM untuk "go digital"

Sabtu, 27 Juni 2020 21:13 WIB

Dirjen IKM Kementerian Kominfo Prof. Dr. Widodo Muktiyo. Dokumentasi

Semarang (ANTARA) - Salah satu hikmah yang dapat dipetik dari pandemi COVID-19 ini adalah bahwa digitalisasi terbukti ikut menentukan ketahanan dan keberlangsungan roda ekonomi.

Ketika pusat perbelanjaan dan pasar harus tutup akibat pandemi COVID-19, sektor ekonomi digital menentukan ketahanan ekonomi nasional. Transaksi dan distribusi ekonomi tetap dapat dijalankan dari sektor ekonomi digital.

Orang tidak perlu berjubel di simpul-simpul aktivitas ekonomi yang dapat memicu penularan COVID-19, kata Prof. Dr. Widodo Muktiyo, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Sabtu.

Pantas disyukuri, katanya, karena sebelum krisis COVID-19 terjadi, pemerintah telah mendorong tumbuhnya ekonomi digital dan kreatif, sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan diproyeksikan sebagai pilar ekonomi utama.

Dari riset yang dilakukan Ernst dan Young dua tahun lalu, tercatat bahwa pertumbuhan e-commerce di Indonesia mencapai 40 persen per tahun.

Karena itu, katanya, wajar jika pemerintah mencanangkan Indonesia sebagai e-commerce terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tetap melaksanakan program pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS) secara daring dalam situasi COVID-19 .

“Tidak tanggung-tanggung Kominfo merekrut 15.200 peserta pelatihan program DTS. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menyongsong transformasi digital memasuki era 4.0 dan 5.0,” kata Widodo Muktiyo.

“Melalui program DST 2020 online Academy, Kominfo tidak pernah mengendurkan niatnya untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi,” imbuhnya.

Berkah bagi UMKM

Dalam ekonomi digital itu termaktub, katanya, geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang turut berkembang dan masuk ke dalam bisnis e-commerce.

Sebelum pandemi COVID-19, gerakan digitalisasi UMKM sudah banyak diinisiasi pemerintah.

Pemerintah turut mendorong berkembangnya dua startup berbasis jual beli seperti Tokopedia dan Bukalapak. Keduanya menjadi petanda bahwa ekonomi digital telah memberdayakan bisnis UMKM. Sektor ini terlihat marak dan menjanjikan, katanya.

Data Bank Indonesia menyebutkan pada tahun 2019, jumlah transaksi e-commerce dalam satu bulan mencapai kisaran Rp11–Rp13 triliun, sedangkan berdasarkan taksiran McKinsey, pertumbuhan e-commerce di Indonesia diperkirakan meningkat delapan kali lipat dari total belanja daring pada 2017 untuk tahun 2020 ini.

Dengan beralihnya jenis transaksi pada saat pandemi COVID-19 dipekirakan transaksi pada tahun 2020 jauh lebih besar lagi. Sebab, hampir semua aktivitas ekonomi beralih kepada transaksi secara online.

Fondasi ekonomi digital juga dapat dilihat dari langkah Kementerian Komunikasi dan Informasi yang memiliki program UMKM "Go Online".

Program ini diinisiasi tahun 2017 dan telah berhasil merangkul jutaan UMKM untuk meng-online-kan dagangannya.

UMKM "Go Online" merupakan program yang bertujuan menciptakan delapan juta pelaku UMKM agar masuk menjadi pelaku usaha di marketplace secara online.

Dengan memadukan sistem penjualan online dan offline, UMKM dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Pemasaran online membantu mempertemukan konsumen dan UMKM tanpa harus bertemu secara fisik.

“Sangat nyata, mereka akrab memanfaatkan teknologi informasi, membantu menghadapi kesulitan karena COVID-19 ,” kata Dirjen IKP tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri per Juli 2019, katanya, telah mencatat sebanyak 9,6 juta atau 17,1 persen dari total 56 juta UMKM di Indonesia yang berjualan secara online.

Karenanya, wajar jika dalam masa pandemi ini, meski pendapatan masyarakat menurun, katanya, pertumbuhan e-commerce tinggi meninggalkan sektor-sektor lain yang harus menutup dan menghentikan usahanya.

Berkaca keadaan demikian, selalu ada harapan di tengah krisis yang terjadi. Demikian pula, dalam situasi pandemi COVID-19 , harus ada optimisme.

Buruknya perekonomian nasional, akibat pandemi COVID-19 , tetap memberi peluang pada sektor lain, yang selama ini telah dipersiapkan pemerintah, yakni ekonomi digital. Capaian ekonomi digital ini menumbuhkan semangat dan kekuatan untuk menghadapi normal baru.

“Selama 2 sampai 3 bulan terakhir, kita telah belajar bagaimana mengendalikan penularan COVID-19. Pada saat bersamaan, kita telah membiasakan diri terhadap hal yang tadinya tidak lazim. Mencari terobosoan dan inovasi. Sebab kita tidak boleh menyerah dari COVID-19 ini," kata Widodo Muktiyo.

"Semua itu kita jadikan modal bagi new normal,” imbuhnya.

Menyongsong kebangkitan bangsa

Menurut Dirjen IKP Widodo Muktiyo, ada kecenderungan orang mempersepsi secara keliru terhadap istilah normal baru (new normal).

“Apa yang dimaksud new normal itu, kebiasan-kebiasaan yang tadinya dianggap tidak lazim, menjadi hal yang mesti terus dilakukan. Semacam suatu kondisi, yang tadinya dilakukan sebagai penyesuaian, kemudian menjadi hal rutin yang harus terus dilakukan,” papar Widodo Muktiyo.

Lebih jauh, Widodo Muktiyo mengatakan bahwa new normal bukan berarti suatu kondisi yang dilepas tanpa kendali.

Menurutnya, tetap ada pengendalian. Sebab ancaman terhadap wabah ini tetap besar. Karena itu, pembatasan-pembatasan tetap dilakukan.

Namun, katanya, di sisi lain pemerintah berusaha melihat hal-hal yang bisa dibuka dan dipulihkan. Setahap demi setahap dicari solusinya.

Kebiasaan baru khususnya tentang protokol kesehatan menjadi budaya baru masyarakat, sedangkan di sisi lain, sektor-sektor usaha dan produksi juga secara bertahap dibuka.

Dalam hal normal baru, sektor e-commerce telah menjadi leading sector bahkan sebelum krisis akibat pandemi COVID-19 .

Belanja online sudah menjadi kelaziman baru, menjadi lebih kokoh lagi ketika pandemi. Indonesia bahkan menjadi negara dengan nilai pertumbuhan e-commerce tertinggi di dunia pada tahun 2019.

E-commerce merupakan sektor yang digadang-gadang untuk menjadi sektor yang berjaya dalam ekonomi pasca-COVID-19 . Dalam jangka pendek, menurut Dcode EFS Analysis, sektor layanan dan pasokan alat kesehatan, ritel dan pemrosesan makanan, produk perawatan kesehatan, ICT, dan e-commerce diprediksi menjadi pemenang dalam ekonomi COVID-19 , sedangkan sektor pariwisata, transportasi udara dan laut, serta otomotif menjadi sektor-sektor yang paling terpuruk.

Dalam normal baru, menurut dia, banyak aktivitas ekonomi digerakkan dari rumah, maka digitalisasi menjadi pilar penopang utama.

Meski dengan ini masyarakat mendapatkan blessing in disguise berupa percepatan kesadaran berdigital, katanya, pemerintah harus makin cepat mewujudkan pemerataan akses internet.

Semua warga negara harus mendapat akses yang andal, murah, dan merata agar kejayaan ekonomi digital dalam normal baru dapat terwujud, katanya.

“Sudah menjadi konsekuensi pemerintah, agar dapat menjamin peningkatan kebutuhan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan internet, “ tegas Widodo Muktiyo.

Normal baru harus dipahami secara komprehensif. Karena ia mencakup sendi kehidupan secara keseluruhan. Karena itu, katanya, pemerintah bersungguh-sungguh menjalankan proses-proses transisi.

Apa yang menjadi hajat kehidupan berbangsa dan bernegara, sangat luas. Transportasi publik, penyelenggaraan pendidikan, perdagangan, bentuk peribadatan dan perayaan, mobilitas sosial, domestik dan internasional.

"Semua merupakan sendi-sendi yang saling bertemali," katanya.

"Pemerintah secara hati-hati menimbang segi keselamatan dan segi pemulihan secara utuh. Mana hal yang telah menjadi ekuilibrium dari sistem yang tadinya mengalami penyesuaian. Segi apa yang masih berupa ancaman dan belum stabil. Kondisi yang seperti apa yang mesti terus diwaspadai," kata Dirjen IKP tersebut.

Pengambilan keputusan tentang normal baru berdasarkan parameter dan evaluasi. Pertama, pasien yang terpapar sudah dapat ditangani secara memadai. Kedua, penularan sudah dapat dihentikan. Ketiga, keadaan dinyatakan aman. Keempat, tetap menjalankan protokol kesehatan.

Di atas semua itu, katanya, langkah-langkah pemerintah menyongsong normal baru tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab konstitusional negara, yakni melindungi bangsa Indonesia.

Normal baru, menurut dia, adalah langkah dan ikhtiar yang terukur dalam upaya bangsa ini bangkit dari situasi yang memperpuruk kondisi bangsa Indonesia.

“Mari bersatu, mari bangkit dan selalu optimis,” demikian Dirjen IKP Widodo Muktiyo. ***