LKPP pangkas skema KPBU, percepat pembangunan IKN

Jumat, 15 September 2023 21:57 WIB

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Hendrar Prihadi (kiri) berbincang dengan Dekan FISIP Universitas Diponegoro Semarang Prof Hardi Warsono, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/9/2023). ANTARA/HO-FISIP Undip

Semarang (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI memangkas skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami lakukan percepatan-percepatan dari persyaratan pengadaan yang ada. Bagaimana dengan model KPBU yang dulunya lama, sampai 3-4 tahun," kata Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat.

Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, menjadi pembicara kunci pada kuliah umum di FISIP Universitas Diponegoro Semarang bertajuk "Urgensi IKN dan Keberlanjutan Pemerintahan Nasional bagi Kepentingan Nusa dan Bangsa".

Dengan pemangkasan birokrasi, kata mantan Wali Kota Semarang itu, mekanisme KPBU saat ini bisa diselesaikan secara lebih cepat, tetapi tetap berjalan sesuai dengan prosedur.

"Kali ini, kami pangkas, simpel, tapi tetap prosedural, 6-9 bulan sudah bisa model KPBU. Investasi juga begitu," katanya pula.

Sebagai dukungan percepatan IKN, kata dia, LKPP juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai penugasan 32 tenaga ahli untuk membantu proses pengadaan barang dan jasa di IKN.

"Anggarannya kan diperkirakan Rp500 triliun. Tepatnya, Rp466 triliun plus jasa konsultannya sekitar Rp900 miliar sekian. Nah, 20 persennya direncanakan dibiayai APBN, sisanya adalah dari swasta, baik model KPBU maupun investasi," katanya lagi.

Hendi mengakui memang perlu terus disosialisasikan bahwa pemerintah sangat serius untuk membangun dan menyelesaikan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Yang sering ditanyakan kan bagaimana dengan kelanjutannya? Ada undang-undang terkait IKN yang sudah bisa menjadi payung hukum. Artinya, siapa pun yang menjadi presiden pasti harus amanah menjalankan UU ini," katanya pula.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dr Danis Hidayat Sumadilaga menyebutkan progres pembangunan infrastruktur IKN secara umum saat ini sudah mencapai 43 persen.

"Bendungan (Sepaku Semoi) siap, mau 'impounding', hampir 95 persen. Tinggal beres-beres. Bendungan yang utamanya sudah selesai. Kapasitasnya 2.000 liter per detik untuk IKN," kata dia lagi.

Untuk terowongan bawah laut yang menghubungkan Balikpapan dengan IKN, katanya pula, baru dimulai pada akhir 2024, dan saat ini sedang "visibility study" dan "engineering design".

Dekan FISIP Undip Prof Hardi Warsono menyampaikan bahwa kuliah umum itu penting untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang proyek pemindahan ibu kota yang sedang berlangsung, serta dampaknya bagi nusa dan bangsa.

Melalui kegiatan itu, peluang kerja sama, baik dalam bidang penelitian, pengabdian masyarakat, pendidikan, termasuk peluang magang mahasiswa Undip di IKN juga didiskusikan.