Sembilan daerah di Jateng tanggap darurat bencana

Selasa, 19 Maret 2024 07:50 WIB

Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. (ANTARA/HO-Pemprov Jateng)

Semarang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan seiring penetapan sembilan kabupaten/kota dengan status tanggap darurat bencana.

"Kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus ditingkatkan. Kami juga sudah menyiapkan untuk evakuasi, posko kesehatan kami 'stand by' terus, dan bantuan-bantuan kepada masyarakat," kata Nana, di Semarang, Senin.

Sembilan kabupaten/kota di Jateng yang menetapkan status tanggap darurat bencana, yakni Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Demak, Kudus, Pati, Jepara, dan Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan perkiraan BMKG, kata dia, cuaca ekstrem masih memungkinkan terjadi hingga 20 Maret 2024, setelah itu baru terjadi tren penurunan curah hujan dan masa peralihan atau pancaroba baru periode April-Mei.

Nana menyebutkan sejak Januari hingga 14 Maret 2024 tercatat sebanyak 134 kejadian bencana di Jateng, meliputi 61 kejadian angin kencang, 53 banjir, 18 tanah longsor, dan dua kebakaran gedung atau permukiman.

Rentetan bencana itu, kata dia, telah menyebabkan sebanyak 226.601 jiwa terdampak, sebanyak 36.086 jiwa mengungsi, dan 15 korban meninggal dunia.

"Termasuk kemarin banjir di Kabupaten Pekalongan yang menyebabkan dua orang meninggal," kata Nana, usai Rapat Koordinasi Kebencanaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Kantor Gubernur Jateng, Semarang.

Bahkan, kata dia, dalam kurun waktu sepekan terakhir telah terjadi sebanyak 30 di kejadian bencana besar di beberapa wilayah di Jateng, yakni 14 kejadian banjir dan 16 kejadian angin kencang tersebar di 20 kabupaten/kota.

Kejadian banjir yang menonjol, terjadi di Kota Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan.

Dalam penanggulangan bencana, kata dia, Pemprov Jateng telah menerbitkan beberapa regulasi, memberikan dukungan logistik, dan peralatan penanggulangan bencana, serta menggandeng berbagai pemangku kepentingan terkait.

"Menghadapi bencana, tentu kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Tengah tidak mampu bekerja sendiri, namun membutuhkan bantuan dari Pusat," jelasnya.

Bantuan dari BNPB, antara lain peningkatan alokasi anggaran, penguatan sumber daya, dukungan peralatan, penguatan infrastruktur, dan langkah-langkah pemulihan pasca bencana.

Sementara BMKG membantu terkait rekayasa cuaca menggunakan teknologi modifikasi cuaca (TMC) agar curah hujan dapat dikendalikan sehingga meminimalisasi risiko terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.