Kolaborasi birokrasi sukses lahirkan Pilkada Kudus 2024 yang damai

Jumat, 29 November 2024 15:35 WIB

Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie bersama Forkopimda, Ketua KPU, Bawaslu Kudus meninjau pelaksanaan pemungutan suara di TPS 11 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Kudus (ANTARA) - Pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahunan memang bukan pekerjaan ringan, karena perlu melibatkan banyak elemen birokrasi maupun masyarakat.

Dari sisi anggaran, untuk bisa menyelenggarakan Pilkada 2024 di Kabupaten Kudus membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sebagai penyelenggara pilkada yang digelar bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng.

Pemkab Kudus sendiri memberikan hibah anggaran untuk Pilkada 2024, baik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah maupun Bupati dan Wakil Bupati Kudus sebesar Rp42,48 miliar yang diperuntukkan untuk KPU Kudus dan Bawaslu.

Dari sisi pengamanan juga melibatkan banyak pihak, mulai dari Kepolisian, TNI, hingga Satpol PP, serta Dinas Perhubungan. Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi demi suksesnya pilkada juga melibatkan banyak elemen masyarakat.

Kapolres Kudus AKBP Ronni Bonic mengungkapkan bahwa personel pengamanan Pilkada 2024 mencapai 840 personel, sebanyak 390 personel di antaranya untuk pengamanan tempat pemungutan suara (TPS).

Sementara personel lainnya ada yang memang disiagakan untuk diterjunkan ketika ada kejadian siap diturunkan untuk mengamankan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam pengamanan TPS tersebut, Polres Kudus juga dibantu personel dari TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Kudus.

Berkat koordinasi yang intens dengan Pemkab Kudus serta pihak terkait lainnya, hingga pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 berjalan lancar dan aman.

Ronni Bonic juga mengakui sendiri komunikasi langsung dengan Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie cukup baik, sehingga kolaborasi bersama bisa mewujudkan suasana Kabupaten Kudus tetap kondusif dan aman hingga selesainya pemungutan suara pada 27 November 2024.

Jalinan komunikasi tak hanya dengan pucuk pimpinan di Pemerintahan Kabupaten Kudus itu, termasuk dengan jajaran di bawahnya dengan kepala organisasi kepala daerah (OPD) juga terjalin dengan baik.

Apalagi, dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan aman tak hanya melibatkan KPU dan Bawaslu saja, melainkan dari sisi pengamanan juga melibatkan Kepolisian, TNI, dan Satpol PP.

Polres Kudus sendiri mengakui tidak mungkin bekerja sendiri dalam pelaksanaan pilkada, sehingga banyak pihak yang memang dirangkul untuk ikut membantu pesta demokrasi berjalan sesuai cita-cita bersama.

Berawal dari tahap pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus, Polisi harus bertugas mengamankan jalannya prosesi yang menghadirkan massa dalam jumlah besar hingga penetapan, kemudian debat, hingga distribusi logistik pilkada.

Kolaborasi bersama, mulai dari aparat Kepolisian, TNI, hingga jajaran pemerintahan akhirnya semua itu bisa dilalui dengan aman dan lancar. Meskipun saat debat kedua sempat terjadi keributan di luar ruangan karena kesalahpahaman antar pendukung pasangan calon dari nomor urut 01, yakni Sam'ani Intakoris dan Bellinda Putri Sabrina Birton dengan pendukung paslon 02 Hartopo-Mawahib.

Guna memastikan kelancaran distribusi logistik pilkada, Kepolisian juga menerjunkan personel pengamanan selain pula dibantu pengawas dari Bawaslu serta jajaran dari KPU Kabupaten Kudus.

Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie selaku kepala daerah juga tidak hanya sekadar mendengarkan laporan bahwa semua lancar dan aman, termasuk saat distribusi logistik pilkada.

Untuk mengecek kebenaran bahwa logistik pilkada terdistribusi dengan aman dan lancar, pihaknya bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mulai dari Polisi, TNI, Kejaksaan, DPRD, Bawaslu, hingga jajaran KPU Kudus turun ke lapangan untuk memantau.

Bahkan, malam menjelang pencoblosan yang dilaksanakan pada 27 November 2024 juga keliling ke sejumlah TPS untuk memastikan kesiapannya menyelenggarakan pemungutan suara.

Selain mengecek kesiapan TPS juga memastikan suplai logistik pilkada terpenuhi, terutama surat suara yang memang menjadi perhatian utama sebagai faktor kunci kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2024.

Pada saat pencoblosan, M Hasan Chabibie bersama Forkopimda sebagai bentuk kolaborasi dan kerja sama kembali keliling ke sejumlah TPS guna memastikan saat pencoblosan apakah masih ada permasalahan di masing-masing TPS yang jumlahnya mencapai 1.160 TPS yang tersebar di sembilan kecamatan.

Baik dari sisi ketersediaan logistik hingga sarana pendukung lain yang dibutuhkan untuk kelancaran pemungutan suara.

Hasan Chabibie menceritakan hasil pantauan ke sejumlah TPS, baik di wilayah perkotaan hingga kawasan terpencil seperti di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, tidak ditemukan permasalahan karena suplai logistik pilkada juga terpenuhi.

Kehadirannya itu juga dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan pilkada berjalan lancar, serta memberikan yang terbaik untuk warga Kudus.

Selain itu, pihaknya juga ingin memastikan proses pelaksanaan pilkada sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Pemkab Kudus beserta jajaran juga berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu serta jajaran terkait dengan persiapan pilkada sejak beberapa bulan terakhir.

Dari sisi partisipasi masyarakat juga diapresiasi karena sejak pagi masyarakat berbondong-bondong mendatangi TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Harapannya, tingkat partisipasi pemilih bisa mencapai 87 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 sebanyak 642.405 pemilih.

Eliminasi Kerawanan Pilkada

Kontestasi politik dengan dua kandidat sejak awal dikhawatirkan bisa memicu kerawanan yang lebih besar karena terjadi persaingan yang ketat antar kandidat untuk memenangkannya.

Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie selaku nahkoda Kabupaten Kudus yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri untuk mengisi kekosongan jabatan bupati karena menunggu hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus 2024, menyadari hal itu sehingga selalu mengkampanyekan pilkada damai.

"Semua adalah saudara, termasuk para kandidat yang bertarung juga saudara. Bahkan, kedua calon bupatinya berasal dari desa yang sama sehingga siapapun nanti yang menang kita tetap bersaudara," pesan Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie setiap kali menghadiri pertemuan dengan masyarakat luas.

Ia juga tidak lelah mengingatkan bahwa dalam kontestasi politik tentu ada perbedaan pilihan dan hasil akhirnya juga akan ada yang menang dan kalah.

Para kandidat juga memiliki tekad yang sama untuk membangun Kabupaten Kudus selama lima tahun ke depan, sehingga siapapun yang terpilih tetap memiliki komitmen menjadikan Kota Kudus lebih maju dan bermartabat.

Kampanye pilkada damai juga diserukan oleh jajaran Kepolisian, TNI, serta dari Kejaksaan Negeri Kudus.

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Henriyadi W Putro juga ikut berkampanye terkait pentingnya menjaga persaudaraan di tengah perebutan dukungan. Karena dalam kontestasi masing-masing pasangan calon punya keunggulan.

Termasuk saat debat pasangan calon, masing-masing juga beradu strategi sebagai warna warni dalam berdemokrasi. Setelah kontestasi selesai, tentunya harus bergandengan tangan karena semua saudara.

Kejaksaan Negeri Kudus juga ikut berperan dalam mendukung semua yang dilakukan pemerintah, karena dilibatkan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang dibentuk Bawaslu dengan melibatkan Kepolisian.

Hingga penghitungan suara pada 27 November 2024 yang berlangsung hingga sore hari, potensi kerawanan bisa dieliminir. Karena masyarakat juga sadar bahwa semua kontestan sama-sama ingin memajukan daerah, sedangkan perbedaan pilihan politik merupakan hal lumrah.

Untuk itu, kedewasaan berpolitik yang senantiasa menjunjung kerukunan hidup menjadi kunci keberhasilan menciptakan Pilkada 2024 Kabupaten Kudus berlangsung damai, selain adanya kolaborasi birokrasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.

Karena demokrasi yang dewasa merupakan demokrasi yang dilatarbelakangi kebebasan, bebas menentukan pilihan, tidak ada intimidasi, tekanan, maupun paksaan untuk memilih seseorang. Pemilu hanya lima tahunan, sementara kerukunan warga harus dibangun selamanya, bahkan hingga akhir hayat.