Pembentukan alkap di DPRD Surakarta belum menemui titik terang

Jumat, 6 Desember 2024 05:39 WIB

Perwakilan Fraksi DPRD Surakarta yang tergabung dalam KIM Plus di Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/12/2024). ANTARA/Aris Wasita

Solo (ANTARA) - Pembentukan alat kelengkapan (alkap) di DPRD Kota Surakarta hingga saat ini belum menemui titik terang meski fraksi yang tergabung dalam KIM Plus dengan PDIP saling klaim mengajukan penawaran ajakan pembahasan.

Kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Kamis, sejumlah fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mengaku belum satu suara dengan PDIP soal pembagian komposisi ketua komisi.

Ketua Fraksi Gerindra Yudha Sindhu Riyanto mengatakan sebetulnya KIM Plus sudah memberikan tawaran ke PDIP dengan komposisi ketua di komisi III dan ketua di Badan Kehormatan (BK).

Selain itu juga Wakil Ketua di komisi II dan sekretaris di komisi IV. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh PDIP.

Padahal menurut dia, dengan komposisi tersebut PDIP masih memiliki porsi banyak untuk alkap DPRD.

"Kami menindaklanjuti hal itu dengan skema itu, dengan catatan KIM Plus rapat, dan kami sepakat PDIP tetap dengan porsi banyak, namun belum diterima," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Karya Amanat Bangsa yang terdiri dari Golkar, PAN, PKB Taufiqurrahman mengatakan fraksinya tetap memegang adanya dua opsi penawaran kepada PDIP untuk pembentukan alkap.

"Yang pertama kepemimpinan periode 2, 5 tahun pertama dan 2,5 tahun kedua. Tapi, kami minat juga tetap yang duluan di tahun pertama, dan sampai hari ini belum ada kesepakatan," katanya.

Menyusul adanya penolakan dari PDIP, ia memberikan skema baru, yakni semua fraksi mendapat jatah ketua komisi.

"Semua fraksi mendapatkan ketua alkap, jadi PDIP dapat dua karena 20 kursi. Semua fraksi mendapatkan pimpinan alkap baik itu wakil ketua atau sekretaris sehingga PDIP dapat empat dan yang lain tiga, semua sudah dapat jatah ketua dan PDIP dapat tambahan satu di Badan Kehormatan, namun sampai dengan saat ini juga belum ada kesepakatan," katanya.

Di lain pihak, Sekretaris Komisi PDIP Suharsono mengaku awalnya bersurat kepada dua fraksi yakni Gerindra dan PSI untuk bekerja sama membuat alkap.

Namun penawaran tersebut tidak menemukan kesepakatan karena yang diajak membentuk alkap yakni Gerindra dan PSI, tapi ternyata harus membuat skema melibatkan KIM Plus.

Oleh karena itu, hingga saat ini PDIP bersikukuh menawarkan tiga alternatif untuk pembentukan alkap di DPRD.

Ia mengatakan alternatif pertama adalah PDIP minta ketua komisi 1 dan ketua komisi 3. Selanjutnya menempati wakil ketua dan sekretaris komisi 2 dan 4.

"Kemudian alkap DPRD dan komisi ketua BK, kemudian berikutnya wakil ketua Bapemperda," katanya.

Yang kedua pihaknya menginginkan adanya periodesasi kepemimpinan dengan 2, 5 tahun pertama yang memimpin dari PDIP dan 2,5 tahun sisanya diambil oleh Fraksi Gerindra atau PSI.

"Selanjutnya alternatif ketiga 2,5 tahun periode pertama kami ambil ketua komisi 1 dan ketua komisi 3. Kemudian kami minta wakil ketua dan sekretaris komisi 4 dan 2," katanya.